Soroti Hasil Survei BFI soal Pilkada Aceh 2024, Pengamat: Pemilih Perlu Melihat Rekam Jejak Paslon

Liputan6.com, Jakarta - Hasil survei yang dirilis lembaga survei Bravo Fanta Institute (BFI) terkait Pilgub Aceh 2024, menjadi sorotan. Sebab, hasilnya, dinilai berbeda dengan lembaga survei lainnya.

Pada survei tersebut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bustami Hamzah memimpin dengan elektabilitas 52,08%, melampaui pesaingnya pasangan cabug-cawagub Muzakir Manaf (Mualem) di angka 41,25%. Sementara 6,67 persen belum menentukan pilihan.

Angka ini berbanding terbalik dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal elektabilitas calon kepala daerah Aceh pada pertengahan Juli 2024.

Dalam survei yang diterbitkan oleh LSI, Mualem meraih dukungan sebesar 41,3 persen. Sementara Bustami Hamzah yang saat itu masih dalam posisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh memperoleh angka 13,2 persen.

Pada survei LSI yang diterbitkan Juli 2024 menyebutkan bahwa sebanyak 45,6 persen responden masih belum menentukan sikap pilihan.

Pengamat Politik Aceh Miftah Alamsyah menyatakan, kredibilitas lembaga survei dalam proses demokrasi sangat penting. Hasil survei sering kali dijadikan acuan masyarakat dalam menentukan pilihan. Jika hasil tersebut tidak akurat atau sengaja dimanipulasi, hal ini berpotensi merusak integritas pemilu dan membuat masyarakat salah dalam mengambil keputusan.

“Survei seperti ini bisa menjadi alat propaganda yang sangat berbahaya. Jika publik tidak kritis, mereka bisa saja termakan hasil yang tampaknya sengaja dibuat untuk menguntungkan salah satu pihak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin 7 Oktober 2024.

Dia mengingatkan para pemilih harus selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh hasil survei. Survei yang diragukan kredibilitasnya tidak seharusnya dijadikan dasar utama dalam memilih pemimpin.

Sebaliknya, pemilih perlu melihat rekam jejak, integritas, dan visi misi yang dibawa oleh masing-masing kandidat, bukan sekadar bergantung pada angka-angka yang mungkin dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu.

“Survei harus dilakukan dengan metode yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya.