Sukses

KPU Jakarta: Kesiapan Logistik Pilkada 2024 Sudah Capai 90 Persen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyebut pemenuhan logistik untuk Pilkada Jakarta 2024 telah mencapai 90 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyebut pemenuhan logistik untuk Pilkada Jakarta 2024 telah mencapai 90 persen. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Wahyu Dinata saat membeberkan persiapan Pilkada Jakarta 2024.

“Kalau logistik pemilu, Alhamdulillah kita sudah 90 persen lebih lah,” kata Wahyu di Gedung Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Wahyu menjelaskan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu beberapa item yang belum tiba. Adapun, logistik yang masih dalam proses pengiriman antara lain alat bantu tuna netra, beberapa sampul-sampul dan formulir-formulir.

"beberapa alat kelengkapan saja yang perlu kita tunggu kedatangannya dari penyedia. Nanti kita akan distribusikan langsung ke Kabupaten dan Kota," ujar dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendatangi salah satu pabrik pencetakan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

KPU memastikan surat suara yang sedang berproses untuk Pilkada 2024 telah mencapai 70 Persen sehingga memastikan menjelang Pilkada nanti, surat suara telah tercetak dan dapat didistribusikan.

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin mengatakan, KPU bersama Bawaslu telah melakukan sampling untuk melakukan supervisi di beberapa tempat, menjadi tempat pencetakan surat suara dan logistik pemilu lainnya.

KPU ingin melihat secara langsung lokasi dan proses pencetakan surat suara Pilkada, salah satunya di wilayah Jawa Timur.

"Iya, udah di atas 50 persen tadi ya, ini berapa persen udah 60 sampai 70 Persen, pokoknya sesuai waktu yang sudah kita rencanakan, nah di temen-temen ini punya time lime, cuma caranya kan beda-beda, Insya Allah sudah sesuai rencana," ujar Afifuddin, Kamis (17/10/2024).

 

2 dari 3 halaman

Pastikan Berjalan Baik

KPU ingin memastikan pencetakan surat suara berjalan dengan baik sehingga dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pencetakan. Adapun peninjauan tersebut melihat proses pencetakan dan pemotongan surat suara sebelum didistribusikan.

"Kita ingin memastikan bahwa logistik Pilkada seluruhnya dalam persiapan yang sudah maksimal dan 40 hari menjelang hari H, kita ingin memastikan dalam hitungan kami di KPU RI," jelas Afifuddin .

KPU sebagai penanggung jawab terakhir dari proses pilkada, berusaha memastikan surat suara tersedia sampai ke semua titik pelaksanaan pilkada. Ketepatan waktu pendistribusian menjadi perhatian KPU sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan.

"Kami juga ingin memastikan kalau ada kesalahan-kesalahan percetakan, kualitas gambar, tata letak yang katakanlah tidak maksimal, inilah salah satu fungsi kami melakukan supervisi," ucap Afifuddin.

Afifuddin telah meminta kepada pihak penyedia percetakan untuk memastikan surat suara yang dicetak untuk wilayah terjauh, salah satunya Papua Tengah yang kini sudah mencapai 100 persen dan sebagian besar sudah terkirim. Afifuddin menegaskan untuk daerah terjauh dan memiliki tantangan pendistribusian dapat didahulukan.

"Adapun hal-hal yang berkait dengan situasi lanjutan, misalnya ini di Papua Tengah, ini calon wakil gubernur, salah satu calon wakil gubernurnya meninggal, ini situasi lain. Pasti nanti kita akan mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan aturan kita," terang Afifuddin.

 

3 dari 3 halaman

Perhatikan Daerah Terjauh

Afifuddin telah meminta divisi logistik untuk memperhatikan terlebih dahulu daerah yang terjauh. Menurutnya, apabila telah siap, maka dapat segera dilakukan pendahuluan pengiriman logistik wilayah terjauh.

"Sehingga daerah terjauh bisa dikirim lebih dahulu karena kita tahu, tantangan transportasi yang bisa menjangkau daerah terjauh, itu harus kita pikirkan," tutur Afifuddin.

Afifuddin menambahkan, untuk pendistribusian ke daerah yang relatif lebih mudah dalam penjangkauan, dapat dikonsolidasi antara KPU Provinsi Kabupaten dan KPU pusat Menurutnya, segala pendistribusian berada di dalam koridor pantauan KPU pusat.

"Nah teman-teman Bawaslu pasti mengimbangi dengan pengawasan karena sama-sama kita punya jaringan jajaran pengawas, jajaran penyelenggara, kita juga sama di tingkat bawah," kata Afifuddin.