Tito Karnavian Yakin Data Pemilih Pilkada 2024 Tak Akan Bocor

Prabowo Subianto Panggil Para Calon Menteri, Ini Sosok-sosoknya — Tito Karnavian, mantan Kapolri yang saat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan data pemilih di Pilkada 2024 tidak akan mengalami kebocoran.

Dia menyebut, saat ini data tersebut telah diserahkan kepada KPU RI.

"Daftar pemilih potensial sudah kita serahkan. Total pemilih untuk Pilkada serentak 207 (juta) sekian kami serahkan langsung saat itu kepada ketua (KPU), 2 Mei 2024, Pak Haysim Asyari saat masih," kata Tito Karnavian dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kamis (31/10/2024).

Dia memastikan data yang diserahkan kepada KPU aman dan dalam bentuk dokumen digital dan terperinci setiap kabupaten dan kota.

"Dan ini data ini kementerian berikan dalam bentuk softcopy yang sudah di-encrypt, dan itu sudah di-breakdown semuanya, per provinsi kabupaten/kota," jelas Tito.

Oleh karena itu, dia mengklaim data yang ia serahkan sangat aman. Maka apabila ada kebocoran data, maka hal itu ada di KPU bukan Kemendagri.

"Jadi karena sudah di-encrypt (enkripsi) nggak mungkin akan terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran nggak mungkin bocornya di Dukcapil Kemendagri, tapi yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan kebocoran di KPU sendiri," kata Tito.

2 dari 3 halaman

KPU Sidak Lokasi Pembuatan Template Braille Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PT Impera Pratama Indonesia. Sidak tersebut untuk melihat secara langsung pencetakan template braille.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, Sidak yang dilakukan KPU RI bersama Bawaslu untuk melihat sejauh mana proses pencetakan surat suara. Sidak dilakukan di percetakan PT Impera Pratama Indonesia.

“Kita ngecek persiapan penyediaan logistik pemilu, utamanya surat suara, salah satu yang menggembirakan mendapati penyedia menyiapkan atau membuat template braille,” ujar Afifuddin kepada Liputan6.com, Kamis (17/10/2024).

Afifuddin menilai, tidak semua percetakan menyediakan dan mampu membuat surat suara template braille. Adanya percetakan tersebut akan membantu KPU untuk menyediakan template braille kepada pemilih penyandang disabilitas.

“Kita tadi melihat contoh template braille atau alat bantu template tunanetra, untuk teman-teman disabilitas netra yang nanti akan ada di setiap satu TPS, satu template,” ucap Afifuddin.

Afifuddin menjelaskan, template braille layaknya surat suara yang berbeda, tapi ini sifatnya adalah template. Template braille merupakan semacam amplop yang bagian surat suara dapat dimasukkan.

“Sehingga surat suaranya sama, tapi ada template yang menyesuaikan, sehingga surat suara bisa dibaca lewat huruf braille,” jelas Afifuddin.

3 dari 3 halaman

Membantu Pemilih Disabilitas

Template braille dianggap dapat membantu pemilih disabilitas menggunakan hak suaranya untuk datang ke semua TPS di Indonesia. Nantinya, setiap TPS yang menggelar Pilkada akan ada template braille yang telah disesuaikan.

“Kita berikan ke seluruh jajaran, untuk penyediaan logistik harus tersedia braille template di semua TPS, tadi kita sudah lihat salah satu contohnya,” terang Afifuddin.

Tidak hanya itu, lanjut Afifuddin, KPU bersama Bawaslu telah melihat sejumlah surat suara dari beberapa daerah sedang dicetak. Surat suara tersebut tidak hanya dicetak untuk provinsi, tetapi terdapat kabupaten dan kota.

“Tahapannya sedang berjalan, pengepakan, dan kita lihat juga sangat rapi,” ungkap Afifuddin.

Dari sidak yang dilakukan KPU RI di dua lokasi percetakan di wilayah Jawa Timur, KPU RI menilai percetakan surat suara sudah diatas 50 persen. Hal itu telah sesuai dengan perhitungan dan target yang telah ditetapkan KPU.

“Udah lebih dari 50 persen, hitungan kita sudah sesuai dengan target lah. Memang kan validasi surat suara dan seterusnya itu kan, memang kemarin agak mundur,” kata Afifuddin.

Afifuddin menuturkan, sebelum proses percetakan, KPU perlu meminta kesepakatan dan persetujuan dari Paslon. Hal itu untuk mengantisipasi adanya ada gradasi yang dinilai kurang, serta foto yang dianggap belum maksimal.

“Itu ada proses komunikasi untuk semua pihak,” tutur Afifuddin.