Politikus PDIP Ronny Talapessy Ungkap Temuan Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy saat menghadiri diskusi publik di Jakarta Selatan, Rabu, (6/11/2024). (Liputan6.com/Khofifah Azzahro)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengungkap temuan bukti-bukti soal cawe-cawe Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan Ronny saat menghadiri diskusi publik di Jakarta Selatan, Rabu, (6/11/2024)

“Kami melihat bahwa tren itu (cawe-cawe Jokowi) tidak berhenti saja hanya di Pilpres atau Pileg yang kemarin, tetapi kami merasakan sekarang bahwa cawe-cawe Jokowi trennya sekarang kelihatan di Pilkada,” ungkapnya

Mantan Pengacara Bharada E ini juga memaparkan adanya kepentingan Jokowi pada beberapa wilayah, salah satunya di Pilkada Jawa Tengah (Jateng).

“Kita melihat di Jawa Tengah, Jawa Tengah ini yang maju adalah mantan kepala Kapolda Jawa Tengah Saudara Lutfi, yang dimana Saudara Lutfi ini adalah dulunya mantan Kapolres di Solo,” paparnya.

“Dan saat ini yang kita ketahui bahwa yang menepati posisi Kapolda saat ini di saat pemilu ini adalah Saudara Ribut Dirjen Pol Ribut,” tambahnya.

Menurutnya, PDIP juga melihat adanya dominasi kekuasaan yang kuat di Jateng. “Dimana Dirjen Pol Ribut ini juga dulunya mantan Kapolres Solo jadi kami melihat relasi kuasanya terjadi di Jawa Tengah seperti itu,” kata Ronny

Ronny juga menyebutkan bahwa PDIP telah temukan fakta dan bukti di lapangan terkait dominasi kuasa Jokowi di Jawa Tengah tersebut.

“Kemudian fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan adalah bagaimana pola-pola yang terjadi, memobilisasi perangkat desa, aparat desa dari tingkat camat, kepala desa, hingga perangkat desa untuk mendukung Saudara Lutfi,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Temukan Indikasi Keterlibatan Aparat

Selanjutnya, Ronny juga memaparkan fakta terkait aparat kepolisian yang terindikasi terlibat dengan dominasi kuasa tersebut hingga langgar peraturan netralitas polri terhadap pilkada.

“Kami dapatkan fakta di Boyolali dan itu sudah diperiksa oleh Bawaslu dan sudah dijatuhkan keputusan bahwa ada tiga anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindakan tidak netral terhadap pemilu yang ada di Boyolali yang coba mengarahkan untuk mendukung Paslon yang maju di Boyolali namanya David, David ini adalah ajudan mantan ajudan dari Jokowi” ujarnya

Selain itu, ia menuturkan fenomena tersebut tidak hanya ada di Jawa Tengah namun juga terjadi di wilayah lain

“Tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, bahwa terjadi juga di Sulawesi Utara sampai pemanggilan-pemanggilan dari kepolisian kepada kepala desa,” terangnya.

3 dari 3 halaman

Soal Pemanggilan Kepala Desa

PDIP menilai pemanggilan terhadap kepala desa tersebut bersifat terstruktur dan terpimpin.

“Kemudian di Banten juga pun terjadi yang sama pemanggilan-pemanggilan kepala desa ini yang kami menyampaikan bahwa ini sistemik bahwa ini tidak berdiri sendiri,” katanya.

“Kenapa sekarang kok marak pemanggilan kepala-kepala desa? kenapa tidak dipanggil sebelum perhelatan pemilu? kenapa tidak dipanggil 2 atau 3 tahun yang lalu? tetapi sekarang baru dipanggil,” tandasnya

Infografis Kilas Balik Satgas Nusantara Amankan Pilkada hingga Pilpres. (Liputan6.com/Abdillah)

Bawa Tikus, Mahasiswa Desak KPK Tangkap Harun Masiku

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
PDIP
cawe-cawe Jokowi
ronny talapessy