Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Gandeng Kesbangpol untuk Optimalkan Stabilitas Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan PUM menggelar “Focus Group Discussion (FGD) terkait Antisipasi dan Cegah Dini Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024”, di Ruang Rapat Lt. 3 Gedung F Kemendagri, Jakarta Pusat. Jumat (8/11/2024).

Kegiatan ini dihadiri  para pejabat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi se-Indonesia. Selain itu hadir juga Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Syarmadani. Plh. Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi. Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan PUM, Andi Baso Indra. Plh. Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, Ditjen Politik dan PUM, Timotius dan Pejabat internal masing-masing Direktorat, Ditjen Politik dan PUM, Kemendagri.

Dalam laporannya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan PUM, Andi Baso Indra menyampaikan, kegiatan FGD ini bertujuan untuk membahas dan mengidentifikasi kesiapan serta potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, Kemendagri melalui Ditjen Politik dan PUM melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kewaspadaan dini kepada Badan Kesbangpol di seluruh daerah demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan umum”. terang Andi Baso Indra.

Ia juga menyebutkan, bahwa peserta FGD terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bidang Wawasan Nasional dan Kesbangpol dari seluruh Indonesia, serta jajaran Ditjen Politik dan PUM dan Ditjen Otonomi Daerah.

Kemudian selanjutnya Plh. Dirjen Politik dan PUM, Kemendagri, Syarmadani dalam sambutannya mengatakan, bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 perlu dipersiapkan secara matang untuk memastikan keamanan dan partisipasi publik yang optimal.

“Pemilihan Kepala Daerah ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, melibatkan pemilihan 37 Gubernur dan Wakil Gubernur (kecuali DI Yogyakarta), 415 Bupati dan Wakil Bupati, dan 93 walikota dan Wakil Walikota, kecuali wilayah-wilayah khusus”. tandas Syarmadani.

“Keberhasilan Pilkada 2024 yang akan datang diukur dari pelaksanaan yang aman, tingginya partisipasi pemilih, tidak adanya konflik yang mengancam persatuan, serta keberlanjutan pemerintahan yang tetap berjalan baik,” ungkapnya.