Sukses

Debat Pilgub Jakarta, Dharma Tanggapi Pertanyaan RK soal Efektivitas Bendungan

Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun terkait efektivitas Bendungan Sukamahi dan Ciawi dalam mengurangi banjir di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun terkait efektivitas Bendungan Sukamahi dan Ciawi dalam mengurangi banjir di Jakarta akibat kiriman dari wilayah penyangga.

Hal ini disampaikan RK saat sesi tanya jawab debat ketiga Pilgub Jakarta 2024, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2024).

Awalnya RK, menyoroti tiga penyebab utama banjir di Jakarta, di antaranya limpasan air dari hulu, dampak perubahan iklim yang meningkatkan permukaan air laut, dan penurunan tanah di kawasan utara.

Ia menyebut perlunya solusi besar seperti pembangunan Giant Sea Wall, yang menurutnya akan menjadi langkah penting untuk mencegah tenggelamnya wilayah pesisir di masa depan.

“Menurut Bapak, Bendungan Sukamahi, Bendungan Ciawi itu efektif tidak dalam mengurangi banjir Jakarta dari selatan? Kita tahu kan banjir ada tiga ya: air dari selatan, perubahan iklim yang menaikkan suhu, dan penurunan tanah di utara,” tanya Ridwan Kamil.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dharma Pongrekun menjelaskan bahwa efektivitas Bendungan Sukamahi dan Ciawi belum dapat dirasakan sepenuhnya karena pengelolaannya belum optimal.

Namun, menurutnya pengelolaan bendungan tetap membutuhkan  tata kelola yang lebih baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, termasuk sebagai sumber air bersih bagi warga Jakarta.

“Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi baru kemarin diresmikan. Sehingga dampaknya belum bisa kita rasakan karena pengelolaannya belum prudent, belum sesuai dengan peruntukannya. Kalau manajemennya baik, seharusnya warga Jakarta bisa menerima air minum tanpa harus membeli galon lagi,” ujar Dharma.

 

2 dari 2 halaman

Butuh Koordinasi yang Baik

Dharma menekankan bahwa pengelolaan bendungan membutuhkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan untuk memastikan manfaat bendungan benar-benar dirasakan oleh warga.

“Supaya kita sama-sama paham, kita perlu indikator yang jelas untuk menentukan keberhasilan. Ini harus diperbaiki sebaik mungkin melalui koordinasi antara Pemprov DKI dan wilayah setempat,” jelasnya.

Video Terkini