PDIP Berkomunikasi Intens dengan Anies Soal Dukungan ke Pramono-Rano

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap ada komunikasi intens terkait dukungan Anies Baswedan kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono-Rano. Diketahui, dukungan itu secara jelas dipamerkan hari ini melalui akun Instagram pribadi Pramono-Rano dengan tampilnya foto Anies berpose tiga jari.

“Saya cukup intens untuk berkomunikasi dengan Pak Anies Baswedan bersama dengan Pak Basarah, dalam banyak hal, juga Pak Said Abdullah itu juga sangat intens menjalin komunikasi (dengan Anies),” kata Hasto saat jumpa pers di DPP PDIP, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Hasto menyebut, antara PDIP dan Anies saat ini tidak lagi berseberangan. Justru sebaliknya, tengah menghadapi persoalan yang sama. Bahkan Hasto mengaku PDIP dan Anies kini memiliki masalah yang sama yakni demokrasi Indonesia yang dikebiri.

“Demokrasi yang menghadapi otoritarianisme yang berwajar populis,” singgung Hasto.

Hasto menjelaskan, saat ini muncul satu karakter dan fenomena yang digambarkan sebagai Hitler Jawa dan Pinokia Jawa. Sehingga dalam konteks itu, PDIP dan Anies melangkah bersama untuk memperjuangkan keadilan demokrasi bagi rakyat.

“Kita disatukan oleh komitmen untuk membangun kedaulatan rakyat sebagai substansi pokok di dalam demokrasi itu,” jelas Hasto.

Hasto memastikan, kedekatan partainya dengan Anies akan terus dilakukan dan tidak sebatas dukungan di Pilgub Jakarta terhadap Pramono-Rano. Sebab, ketika praktik intimidatif yang penggunaan sumber daya negara itu dibiarkan, maka akan menciptakan persaingan yang tidak adil.

“Jadi inilah yang menjadi bagian dari arus balik ketika begitu banyak elemen-elemen dari masyarakat yang merespons untuk menyelamatkan demokrasi, Jadi itulah komunikasi yang kami lakukan dengan Mas Anies baswrdan,” Hasto menandasi.

2 dari 3 halaman

Berniat Curang Berhadapan dengan Rakyat

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan mendapat banyak laporan terkait tidak netral institusi negara di Pilkada serentak 2024.

"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics," kata Megawati, dalam video yang ditayangkan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Megawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.

"Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana," tegas dia.

Dengan adanya putusan MK tersebut, masyarakat tak perlu khawatir untuk memilih pemimpin tanpa perlu risau adanya intimidasi.

"Dengan landasan hukum tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi, siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," ucap dia.

Megawati meminta, agar pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis. Serta, pilihlah calon kepala daerah dengan bijak.

"Ingat, mencoblos hanya lima menit, namun dampaknya bisa selama lima tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan," imbuh Megawati.

3 dari 3 halaman