Dharma Soroti Kebijakan Pandemi Covid-19: Untungkan Perusahaan Besar dan Beratkan Rakyat Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, kembali menyoroti kebijakan pandemi Covid-19 yang menurut mereka telah memberatkan rakyat kecil.

Dalam kampanye akbar di Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (23/11/2024), Dharma mengkritik kewajiban penggunaan masker yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat.

“Mereka menyuruh Anda tinggal di rumah, menutup bisnis Anda, menutup mulut Anda dengan masker yang hanyalah kertas yang harus dibeli dengan uang yang saudara-saudara kumpulkan. Itu hanyalah kertas. Jangan mengatakan umat beragama tetapi mengandalkan kertas,” ujar Dharma di hadapan pendukungnya.

Ia juga mempertanyakan keberpihakan para pemimpin yang bertugas selama pandemi terhadap rakyat kecil.

“Pertanyaan saya, apakah ada calon gubernur lain yang bertugas saat pandemi Covid-19 dulu seperti yang saya berbicara untuk kepentingan Anda? Apakah ada di antara mereka yang membela hak-hak Anda? Ingat siapa saja gubernurnya. Tidak perlu dipuja-puji sementara mereka menikmati penistaan kepada rakyat. Mereka mendapatkan banyak dari keuntungan program tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana kebijakan lain seperti tes PCR dan vaksinasi, lebih menguntungkan perusahaan besar daripada melindungi rakyat.

“Perusahaan dan industri produksi vaksin dan alat kesehatan asing terkait pandemi berhasil merauk kelengkungan fantastis. Termasuk klinik-klinik yang melakukan tes PCR. Mereka merauk triliunan rupiah,” tambahnya.

2 dari 2 halaman

Ingatkan Ada Pandemi Baru

Menurut Dharma, kebijakan yang diterapkan selama pandemi tidak hanya membuat rakyat semakin miskin, tetapi juga mencerminkan sistem yang tidak adil. Ia menyebut sistem ini sebagai “khilafah dajjaliyah” yang menindas dan tidak berpihak kepada rakyat.

Dharma juga memperingatkan potensi pandemi baru yang mungkin terjadi. Ia mengungkapkan bahwa sudah ada alokasi dana sebesar 24,9 juta USD untuk Indonesia, yang bisa menjadi tanda ancaman baru bagi rakyat kecil.

“Bayangkan efek kehancuran ekonomi dan akhirnya ancaman terhadap kehilangannya kedaulatan bangsa bila hal itu kita biarkan terjadi,” katanya.