Puan Maharani Ingatkan Pilkada Jurdil dan Aparat Netral: Rakyat Harus Merdeka Memilih

Sebagai informasi, peneliti dari Perludem mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 dugaan pelanggaran netralitas aparat negara dalam Pilkada 2024. Temuan ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi politik oleh oknum aparat.

Puan meminta masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.

“TNI/Polri dan ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,”tegasnya.

Di sisi lain, Puan juga mendorong pasangan calon (paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.

“Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika,” ucap Puan.

Mantan Menko PMK ini memahami bahwa setiap paslon dan partai memiliki strategi untuk menang di Pilkada. Namun Puan mengingatkan agar cara-cara tersebut dilakukan dengan elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Berikhtiar untuk menang itu penting, tapi jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri,” paparnya.

“Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi!” tambah Puan.

Untuk pelaksanaan Pilkada besok, Puan akan mencoblos di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, bersama dengan Presiden ke-5 RI yang juga merupakan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.