Sukses

KPU Jakarta Ungkap Kepulauan Seribu Jadi Partisipasi Pemilih Tertinggi di Pilkada 2024

KPU Jakarta mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 (Pilkada Jakarta 2024) di Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 70 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 (Pilkada Jakarta 2024) di Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 70 persen. Angka partisipasi itu tertinggi di Jakarta, bahkan nasional.

"Kami mengapresiasi masyarakat Kepulauan Seribu yang memiliki partisipasi Pilkada 2024 sangat tinggi, yaitu mencapai 70 persen," ujar Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, mengutip Antara, Minggu (1/12/2024).

Ia mengatakan, partisipasi pemilih Kabupaten Kepulauan Seribu pada Pilkada 2024 kali ini merupakan tertinggi di wilayah Jakarta dan mengalahkan di tingkat nasional.

"Untuk rekapitulasi D hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu, terdapat 15.161 pemilih yang menggunakan hak suaranya," papar Wahyu.

KPU Kepulauan Seribu pada Minggu (1/12/2024) menggelar Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 27 November 2024.

"Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu, diselenggarakan di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu Selatan, Minggu," terang Wahyu.

Menurut dia rekapitulasi ini menjadi yang pertama di tingkat DKI Jakarta dan kegiatan ini untuk memastikan tahapan yang dilakukan bagian dari transparansi masyarakat kepada masyarakat.

"Kami apresiasi kerja keras KPU Kepulauan Seribu dan seluruh pihak yang terlibat untuk menyukseskan Pilkada Tahun 2024," papar Wahyu.

 

2 dari 3 halaman

Ada 41 TPS

Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Seribu dilaksanakan di 41 Tempat Pemilihan Suara (TPS) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 20.908 pemilih.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengapresiasi kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Tahun 2024 yang menjadi tahapan selanjutnya pada proses Pilkada Tahun 2024.

"Kabupaten Kepulauan Seribu mengapresiasi kegiatan ini yang merupakan komitmen Kabupaten Kepulauan Seribu dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024," kata Fadjar.

Ia mengatakan, penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Seribu aman dan lancar. Bahkan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan nasional.

"Situasi dan suasana saat Pilkada Tahun 2024 aman dan lancar. Ini bukti demokrasi di Kepulauan Seribu berjalan lancar. Kami juga nantinya melaporkan hasil rekapitulasi ini," tandas Fadjar.

 

3 dari 3 halaman

KPU RI Sebut Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Tak Sampai 70 Persen

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui, partisipasi pemilih dalam kontestasi Pilkada 2024 tidak mencapai 70 persen, jika dihitung secara nasional rata-rata.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI August Mellaz saat menanggapi pertanyaan awak media.

"Dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen, secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah," kata dia di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2024.

Mellaz memastikan, hal itu menjadi catatan dan akan dievaluasi. Namun sebelum itu, dia menyatakan saat ini KPU di seluruh provinsi hingga kota/kabupaten tengah fokus melakukan rekapitulasi suara berjenjang terlebih dahulu.

"Proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan. Nah, saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi, jadi fokusnya masih di sana," jelas dia.

Lebih lanjut soal penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024, Mellaz mengaku bisa saja hal itu dikarenakan kampanye memilih yang kurang atau pesan yang disampaikan tidak diterima dengan baik oleh publik.

"Nah, apakah ada proses-proses sosialisasi yang kemudian dianggap kurang atau tidak? saya pastikan, meskipun itu dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota, tetapi skema terkait dengan penyebar luasan informasi, sosialisasi, sebagaimana praktik yang kemudian berlangsung di pemilu nasional lalu, itu juga diterapkan sama," Mellaz menandasi.