KPU Mulai Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Jakarta 2024

KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar rapat pleno penetapan hasil pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 di Hotel Sari Pacific, Minggu (8/12/2024). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar rapat pleno penetapan hasil pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 di Hotel Sari Pacific, Minggu (8/12/2024). Rapat pleno dimulai pukul 13.45 WIB dan dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata.

Wahyu menyampaikan, rapat pleno ini hanya menetapkan hasil Pilgub Jakarta 2024. Sementara itu, penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pemenang Pilgub masih menunggu hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hari ini kita agenda tunggal, pertama penetapan hasil untuk Pilgub Provinsi DKI Jakarta. Nah, bukan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, karena penetapan calon gubernur nanti menunggu proses yang ada seperti misalnya apakah ada gugatan atau tidak di Mahkamah," ujar Wahyu di Hotel Sari Pasific Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Dia menjelaskan rapat diawali dengan mencermati kembali hasil rekapitulasi suara dari lima kota administrasi dan satu kabupaten.

Wahyu memastikan masyarakat dapat mengetahui siapa pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jakarta yang unggul dalam Pilgub 2024.

"Sehingga nanti hari ini bisa kelihatan siapa yang unggul untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 mengenai nanti siapa yang terpilih tentu saja prosesnya lain lagi pasca apa namanya proses hukum yang ada. Apakah ada gugatan atau tidak di Mahkamah Konstitusi," jelas dia.

Rapat pleno ini dihadiri oleh Komisioner KPU Jakarta. Selain itu, ada tim dari masing-masing pasangan calon yakni, Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, dan Pramono Anung-Rano Karno.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan belum mengetahui apakah Pilkada serentak nanti akan menggunakan Sirekap atau tidak.

2 dari 3 halaman

KPU Akan Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pilkada Jakarta, Pramono: Angkanya Hampir Sama

Semringah, Pramono Anung-Rano Karno Tanggapi Hasil Hitung Cepat Pilkada Jakarta 2024 — Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2007, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengajak masyarakat ikut mengawasi hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta di tingkat Provinsi.

Pramono menyampaikan hal itu menanggapi rencana penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta terkait Pilkada 2024 untuk tingkat provinsi pada Minggu (8/12/2024).

Pramono mengaku telah mencermati hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut dia, antara hasil unggahan C1 Sirekap dengan hitung cepat atau quick count secara persentase maupun angka tidak jauh berbeda.

"Kalau kita lihat dari hasil quick count, kemudian sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin, menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi angkanya hampir sama," ujar Pramono, Minggu (8/12/2024).

"Sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya pemilihan gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapapun bisa mendapatkan akses dengan gampang dan baik," tambah Pramono.

3 dari 3 halaman

Apresiasi Kinerja KPU Jakarta

Pramono Anung berolahraga di kawasan car free day (CFD) Jakarta, Minggu pagi (8/12/2024). (Foto: Tim Pramono Anung)

Pramono pun mengapresiasi terhadap kinerja KPU DKI Jakarta yang telah menjalankan rekapitulasi secara transparan

"Tentu kita memahami, mengetahui bahwa transparansi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta sudah berjalan dengan baik," ujar dia.

Dia berharap apapun hasil yang nantinya diumumkan oleh KPU Jakarta bisa diterima. Dia menghormati bila ada pihak-pihak yang menempuh jalur hukum terkait ketidakpuasan terhadap hasil pilkada.

"Saya meyakini pasti akan menghormati apapun hasil yang ada di KPUD yang secara transparan. Tetapi kalau memang mau menggunakan langkah politik atau langkah hukum ini negara demokrasi," ujar Pramono.