Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta mengumumkan Pramono-Rano meraih suara terbanyak di Pilkada Jakarta 2024. Meskipun, saat ini pihak Ridwan-Suswono tengah berupaya menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara melihat, suasana politik dan kerja pemerintahan Prabowo Subianto akan terganggu. Apabila nantinya, wilayah Jakarta dikuasai oleh PDIP, partai oposisi pemerintah.
Baca Juga
"Jadi kondisinya tidak begitu baik, kalau menurut saya kalau misalnya ada satu daerah yang dikuasai oleh oposisi karena oposisi ini kan sebenarnya,” ujar Igor saat dihubungi wartawan, Selasa (10/12/2024).
Advertisement
Menurut Igor, Jakarta harusnya seiring sejalan dengan koalisi Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pemerintahan pusat.
Sebab, jika Jakarta dikuasi oleh partai oposisi, hal ini dapat mengganggu kerja dan terlaksananya program pemerintah Prabowo-Gibran.
"Sebenarnya yang baik adalah mereka yang kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganjal untuk suksesnya program Pak Prabowo ke depan. Misalnya makan bergizi gratis lalu upah buruh dan lain sebagainya,” kata Igor lagi.
Apalagi, lanjut Igor, jika melihat hubungan PDIP dan Jokowi yang kini semakin panas usai kasus pemecatan sebagai kader. Sementara Prabowo, sangat hormat dengan presiden ketujuh tersebut.
"Jadi kurang baik untuk sinkronisasi pembangunannya atau untuk melaksanakan target-target janji-janji kampanye Pak Prabowo,” katanya.
Sulit Cari Titik Temu
Kedua, jika PDIP menguasai Jakarta, Igor meyakini maka akan membuat Presiden Prabowo bekerja lebih keras lagi dalam memimpin pemerintahan.
"Jadi Pak Prabowo akan lebih ekstra kerja keras misalnya bisa mencapai titik temu dengan oposisi terkait misalnya Jakarta,” kata Igor.
Seperti diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, NasDem, PKB, PKS. KIM Plus juga telah banyak bekerjasama di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak 2024.
Hanya PDIP yang hingga kini berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
Advertisement