Sukses

<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2022). Mardani H Maming akan menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).Mardani H Maming akan menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming akan menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming akan menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H. Maming (kiri) sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H. Maming (kiri) sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
1/12

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selengkapnya
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2022). Mardani H Maming akan menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming akan menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H. Maming (kiri) sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Mardani H Maming diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>
<p>Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Mardani H. Maming saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)</p>

Jadi Buronan KPK, Mardani H Maming Menyerahkan Diri

Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani H Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Editor:
Arny Christika Putri
Photographer:
Helmi Fithriansyah

Foto Terkini

Orang-orang terlihat di samping tumpukan puing-puing dan sampah di di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali pada 26 Desember 2024. (SONNY TUMBELAKA/AFP)5
News
Ironis, Saat Libur Akhir Tahun Pantai Kuta Justru Dipenuhi Sampah Kiriman
Sepanjang garis pantai Kuta, Bali, dipenuhi tumpukan sampah kiriman berupa limbah plastik dan potongan kayu. Fenomena ini terjadi akibat angin barat yang membawa sampah dari lautan menuju kawasan pantai. Pantai yang dikenal dengan pasir putihnya dan menjadi destinasi favorit wisatawan kini kehilangan pesonanya dan terlihat kumuh. Kondisi ini menjadi peringatan semua pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama terkait limbah plastik yang mencemari lautan.
Mahasiswa yang tergabung dalam Alisansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Kerakyatan berunjuk rasa menolak kenaikan tarif PPN 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (26/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)11
Bisnis
Tolak Penerapan PPN 12 Persen, BEM SI Kerakyatan Berunjuk Rasa di Kawasan Patung Kuda Jakarta
Mahasiswa yang tergabung dalam Alisansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Kerakyatan berunjuk rasa menolak kenaikan tarif PPN 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (26/12/2024). Dalam orasinya, mahasiswa menilai PPN 12 persen tidak linier dengan tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah lapangan pekerjaan. Pemberlakuan PPN 12 persen juga berpotensi berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Kenaikan PPN 12 persen memicu reaksi negatif dan penolakan di masyarakat, dari unjuk rasa hingga membuat petisi di situs change.org.
Seorang wanita berdoa untuk kerabat yang kehilangan nyawa dalam tsunami Samudra Hindia 2004 di sebuah kuburan massal di Banda Aceh pada 26 Desember 2024. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)8
News
Haru di Peringatan 20 Tahun Bencana Gempa dan Tsunami Aceh
Warga menghadiri kegiatan zikir dan doa memperingati 20 tahun bencana gempa dan tsunami Aceh di salah satu kuburan massal pada Kamis pagi 26 Desember 2024. Sebelum berzikir, masyarakat di Banda Aceh berdoa dan mengheningkan cipta selama 3 menit diiringi pembunyian sirine. Peringatan dua dekade tsunami bertajuk “Aceh Thanks The World”. Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA menyebutkan, peringatan 20 tahun gempa dan tsunami tahun ini bertema "Beranjak dari Masa Lalu dan Menuju Masa Depan Aceh Bersyariat". Peringatan ini juga merupakan ajang refleksi bagi masyarakat Aceh dan seluruh Indonesia serta dunia, mengenai kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi bencana.
Foto udara menunjukkan PLTD Apung 1, kapal pembangkit listrik tenaga diesel seberat 2.600 ton yang terdampar di daerah pemukiman saat tsunami Samudra Hindia 2004, yang kini diubah menjadi taman museum bertema tsunami, di Banda Aceh, pada tanggal 25 Desember 2024. (Yasuyoshi CHIBA/AFP)8
News
Memutar Ulang Ingatan Kuat dan Ganasnya Tsunami Aceh 20 Tahun Lalu
20 tahun lalu atau tepatnya pada 26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan magnitudo 9,1 menghantam pesisir Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut memicu tsunami besar di wilayah pesisir Sumatera, Indonesia, terutama kota Banda Aceh. Tidak hanya Indonesia, gelombang tsunami menerjang sejumlah pesisir negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan Myanmar hingga di beberapa negara Asia Selatan, termasuk Sri Lanka, Maldives, dan India. Setidaknya 16 negara terkena dampak akibat gempa dan tsunami ini. Indonesia merupakan negara paling terdampak tsunami terbesar yang terjadi pada akhir 2004 lalu, terutama di Banda Aceh. Dampak tsunami 2004 terparah dilaporkan terjadi di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Saat itu, Kota Banda Aceh seketika lumpuh total. Ratusan ribu nyawa melayang.
Tim penyelamat bekerja di lokasi jatuhnya jet penumpang Azerbaijan Airlines di dekat kota Aktau, Kazakhstan barat, pada 25 Desember 2024. (Issa Tazhenbayev/AFP)6
Global
Menuju Rusia, Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh di Kazakhstan
Pesawat Azerbaijan Airlines dengan nomor penerbangan J2-8243 melakukan pendaratan darurat sekitar tiga kilometer dari Aktau, Kazakhstan Barat. Pesawat berjenis Embraer 190 tersebut membawa 67 penumpang dari ibu kota Azerbaijan, Baku, menuju Grozny di wilayah Chechnya, Rusia. Dikabarkan sebanyak 29 orang selamat dan 38 lainnya tewas. Hingga kini, penyebab jatuhnya pesawat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Pemerintah Kazakhstan telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ini.
Aktivitas warga saat berkunjung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (25/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)7
News
Libur Nataru 2024/2025, Jam Operasional Monumen Nasional Diperpanjang
Menyambut libur Natal 2024 hingga Tahun Baru 2025, pengelola Monumen Nasional (Monas) memberlakukan jam operasional berbeda dari hari biasanya. Mengutip salah satu unggahan di akun Instagram resmi monas, @monumen.nasional, disebutkan bahwa Monas akan beroperasi dari pagi hingga malam hari. Dengan jam operasional yang diperpanjang, warga yang berkunjung memiliki kesempatan lebih untuk menikmati pemandangan Jakarta dari puncak Monas hingga malam hari. Menurut pengelola Monas jam operasional pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 diperpanjang hingga pukul 18.00 WIB untuk hari Senin-Jumat, sedangkan Sabtu-Minggu hingga pukul 22.00 WIB.
Anak-anak memerankan operet yang menceritakan kelahiran Yesus Kristus saat Misa Keluarga di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (25/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)8
News
Antusiasme Anak-anak Menampilkan Operet Peristiwa Kelahiran Kristus
Sejumlah anak-anak antusias menampilkan operet saat Misa Keluarga di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (25/12/2024). Operet tersebut menceritakan kelahiran Yesus Kristus. Pementasan drama tersebut untuk memeriahkan perayaan Natal 2024 sekaligus mengajarkan nilai religius dan rasa percaya diri pada anak. Di sisi lain, pada hari ini, Rabu 25 Desember 2024, Gereja Katedral Jakarta menggelar tiga kali pelaksanaan misa Natal. Misa Natal terakhir digelar pada pukul 17.00. Misa Sore ini digelar secara daring dan luring, yang akan dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko.
Pastor Kepala Paroki Romo Yohannes Deodatusi SJ menyapa anak-anak saat memimpin jalannya misa keluarga di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (25/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)12
News
Keceriaan Anak-anak Ikuti Misa Keluarga di Gereja Katedral Jakarta
Seperti diketahui, Gereja Katedral Jakarta menyelenggarakan lima rangkaian misa Natal tahun 2024, salah satu diantaranya adalah Misa Keluarga. Misa Keluarga berlangsung tepat pukul 11.00 WIB. Misa Keluarga dipimpin langsung Romo Yohanes Deodatus. Romo Yohannes Deodatusi SJ juga menyampaikan khotbah Natal dalam bahasa yang mudah dimengerti anak-anak. Usai pelaksanaan Misa Keluarga, pihak Gereja Katedral membagikan bingkisan kepada jemaat. Untuk diketahui, Tema Natal yang diusung Gereja Katedral Jakarta tahun ini adalah Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem.
Paus Fransiskus bersiap untuk membuka Pintu Suci Basilika Santo Petrus, dalam sebuah upacara khusus untuk menandai peluncuran Yubileum 2025, di Vatikan, pada 24 Desember 2024. (Remo Casilli/POOL/AFP)7
Global
Buka Pintu Suci Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus Mulai Yubileum 2025
Paus Fransiskus menandai misa Natal 2024 dengan ritual istimewa pembukaan pintu suci Basilika Santo Petrus. Pembukaan pintu suci Basilika Santo Petrus juga menandai permulaan Yubileum 2025. Paus Fransiskus juga mengumumkan tema Yubileum 2025, yakni ”Peziarah Harapan”. Upacara ini meresmikan tradisi Yubelium yang diadakan setiap 25 tahun sekali, di mana umat Katolik berziarah ke Roma.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy (kedua kiri) bersama Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun usai memberi keterangan terkait penetapan status tersangka pada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)6
News
DPP PDIP Tanggapi Penetapan Status Tersangka pada Sekjen Hasto Kristiyanto
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons penetapan status tersangka kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Bagi PDIP, penetapan tersangka pada Hasto Kristiyanto menjadi hadiah malam Natal 2024. Sebelumnya, KPK menetapkan status tersangka pada Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melibatkan Harun Masiku. Hasto Kristiyanto juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Ia diduga melakukan perintangan dalam kasus suap tersebut sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar.
Salah satu warga berjalan melewati terowongan silaturahim yang menghubungkan dua area ibadah ikonik di Jakarta, yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, Selasa (24/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)7
News
Jadi Simbol Harmoni, Terowongan Silaturahim Permudah Akses Jemaat Gereja Katedral Jakarta
Misa Malam Natal 2024 menjadi penanda kali pertama terowongan silaturahim digunakan oleh masyarakat umum, khususnya para jemaaat Gereja Katedral Jakarta, sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/12/2024) lalu. Terowongan silaturahim segera dipenuhi oleh jemaat yang datang bersama pasangan, keluarga, hingga anak-anak selepas Misa Malam Natal pertama selesai. Di sepanjang terowongan, jemaat yang melintas juga bisa menikmati berbagai karya seni yang menghiasi tembok. Di dalam terowongan silaturahim juga terdapat prasasti berwarna emas yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus.

Copyright © 2024 liputan6.com KLY KapanLagi Youniverse All Rights Reserved