Dalam aksinya tersebut mereka meminta Kemnaker mencabut permenaker NO.5 2023 dan menolak pemotongan upah 25 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Aturan pemotongan upah buruh itu sebelumnya tertuang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

"Buruh menolak keras Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan akan melakukan perlawanan yang sekuat-kuatnya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menurut Said Iqbal, tidak pernah dalam sejarah Republik, upah itu dipotong terhadap para pekerja. Baru kali pertama ini, seorang Menaker melakukan pemotongan upah tanpa dasar hukum. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh berkeyakinan, Menaker tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden ketika mengeluarkan Permenaker No 5 Tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menolak keras aturan pemotongan upah 25 persen tersebut. Ia menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)