Nasdem Ancam Pecat Kader Eks Koruptor yang Maksa Nyaleg

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal itu berdasarkan gugatan yang diajukan mantan koruptor yang berniat mengikuti pemilihan legislatif 2019.

Pada pertimbangannya, MA menyatakan, ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

Putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

KPU sendiri telah mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung yang diputus pada Kamis pekan lalu. Berkat itu, 41 caleg yang diloloskan Bawaslu dapat melanggengkan diri untuk memperebutkan kursi parlemen.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com 

Saksikan video pilihan di bawah ini: