KPU: Bencana di Sulawesi Tengah Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan para peserta Pemilu 2019 agar tidak menjadikan bencana yang melanda Sulawesi Tengah sebagai komoditas politik. Imabuan itu berlaku bagi caleg, parpol, maupun capres-cawapres.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan, para peserta Pemilu 2019 dipersilakan menyalurkan bantuan untuk para korban. Akan tetapi, kata dia, bantuan tersebut harus diberikan tanpa alat peraga kampanye.

"Tapi jangan kemudian bantuan itu jadi komoditas politik, seperti barang itu ada stiker, ada alat peraga dan bahan kampanye. Tetapi membantu dengan alasan kemanusiaan itu menjadi hak setiap orang," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).

Ia menjelaskan, pihaknya tidak mengatur soal distribusi bantuan untuk korban bencana oleh peserta Pemilu. Hanya saja, mereka harus menghormati para korban dan kawasan terdampak dengan tidak menjadikannya ajang untuk berkampanye.

"Dia sebagai pribadi boleh. Mau diberikan lewat perantara, donasi kepada institusi, atau langsung, itu masalah teknis saja. Kita tidak mengatur untuk bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Pengawasan bantuan ke daerah terdampak bencana yang berbau kampanye menjadi kewenangan Bawaslu. Wahyu mengatakan, KPU hanya mengatur metode atau tata cara kampanye.

Menurut dia, untuk menilai apakah bantuan yang masuk ke Sulawesi Tengah ada unsur kampanye atau tidak merupakan kewenangan Bawaslu.

"Aspek yang dikedepankan adalah semua pihak berhak membantu termasuk peserta Pemilu. Tapi imbauan KPU jangan sampai bantuan kemanusiaan dijadikan komoditas politik," kata dia.