Dana Saksi Dibebankan ke APBN, Fadli Zon Yakin Tak Ganggu Belanja Negara

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon setuju dana saksi untuk partai politik ditanggung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Sebab, dia menilai saksi memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Saya setuju kalau ada dananya. Karena apa? ini jadi salah satu masalah besar. Dalam demokrasi kita karena saksi ini orang yang berkepantingan selamatkan suara rakyat di TPS," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Menurut Fadli, jika biaya saksi dibantu pemerintah maka bisa menambah kualitas demokrasi di Indonesia. Dia juga yakin pemerintah mampu membiayai para saksi partai politik di seluruh Indonesia. 

"Saksi-saksi jumlahnya banyak, TPS banyak, jadi kalau ada anggarannya dan itu enggak ganggu, menjamu IMF World Bank bisa Rp 1 triliun, masa untuk saksi, kita enggak bisa meanglaokasikan anggaran untuk suara rakyat," ucap dia.

Diketahui, DPR mengusulkan dana saksi masuk ke APBN 2019. Hal itu disampaikan melalui Komisi II usai Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Selasa, 16 Oktober 2018.

"Untuk Pemilu UU Tiap Pemilu 2019, Komisi II DPR mengumumkan dana susunan 2019 dalam UU APBN tahun 2019," kata Ketua Komisi II Zainudin Amali.