Papua Masih Cari Komisioner KPU untuk Pemilu 2019

Ilustrasi Pemilu 2019 — Badut berbentuk kotak suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), ondel-ondel, dan marching band ikut meramaikan pawai Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Papua - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua belum merampungkan seleksi calon Komisioner KPU Pemilu 2019 di 29 kabupaten/kota yang telah dimulai sejak Agustus 2018. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay.

Ia mengatakan, sebelum seleksi calon komisioner KPU tingkat kabupaten/kota dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan letaknya.

Menurutnya, terdapat tiga kelompok kabupaten/kota, yakni kelompok pertama yang mencakup 13 kabupaten/kota, kelompok kedua ada tujuh kabupaten, dan kelompok ketiga meliputi sembilan kabupaten.

"Jadi, sejak Agustus 2018 hingga kini, sedang dilakukan perekrutan calon Komisioner KPU di 29 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam tiga bagian," ujar Theodorus, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25/10/2018).

Theodorus memaparkan, seleksi calon komisioner pada kelompok pertama yang mencakup 12 kabupaten dan satu kota sudah berlangsung sejak dua bulan lalu dan kini telah memasuki masa tes uji kepatutan dan kelayakan.

"Sebanyak 13 kabupaten/kota itu diantaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Lanny Jaya, Dogiyai, Asmat Merauke dan Mamberamo Tengah. Sementara pada kelompok kedua yang mencakup tujuh kabupaten sudah masuk tahapan tes kesehatan," paparnya.

Sedangkan, lanjut dia, seleksi untuk kelompok ketiga yang meliputi sembilan kabupaten akan segera dimulai.

"Saya berharap kepada warga NKRI yang memilki integritas, profesionalisme, dan memiliki netralitas, silakan mendaftar dan ikuti proses," kata Theodorus.

Karena, menurut dia, Pemilu bisa berjalan dengan baik dan benar jika memiliki Komisioner KPU yang bersih, demokratis, dan berkualitas.

"Pemilu bisa aman dan damai jika penyelenggaranya berintegritas, profesional, dan netral. Karena itu untuk periode ini, ke depan kita membutuhkan orang-orang yang memiliki pengamalan dan pengetahuan tentang kepemiluan dengan integritas yang baik pula, serta mengedepankan profesionalisme dan netralitas," tutur Theodorus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPU pastikan debat calon presiden dan wakil presiden tak dilakukan di kampus.

2 dari 2 halaman

Rencana Gandeng Kampus

KPU Sosialisasikan Alat Peraga dan Jadwal Kampanye 2019 — PLH Ketua KPU Wahyu Setiawan mensosialisasikan fasilitas alat peraga dan jadwal kampanye 2019 bagi peserta pemilu tingkat pusat di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (30/8). Sosialisasi ini dihadiri oleh LO partai politik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sementara itu, terkait rencana KPU Papua yang akan menggandeng sejumlah kampus soal studi pemilu dengan sistem noken (pemilihan terwakilkan), Theodorus mengaku hal itu akan segera dilakukan dan menyesuaikan jadwal.

"Kami punya rencanalah atau mimpi. KPU ke depan ingin kerja sama dengan beberapa kampus terkait dengan kajian kepemiluan, kajian sistem noken, kajian DPT, supaya dengan kajian ini memberikan bobot pada kualitas pemilu itu sendiri," kata dia.

Theodorus mengatakan, Univeritas Cenderawasih adalah salah satu yang akan digandeng untuk mewujudkan rencana tersebut, selain kampus negeri atau swasta lainnya.

"Jadi, KPU ingin kerja sama ini supaya ada pemikiran pemikiran positif mengelola pemilu dengan baik, mengelola data dengan baik, sistem noken dan sistem pemilu dengan baik, dengan kerja sama bersama kampus yang ada," tegas Theodorus.