Wakil Ketua MPR Mahyudin Harap Sistem Pemilu Dievaluasi

Mahyudin: Indonesia Butuh Pejuang Ekonomi, Saatnya Generasi Muda Bangkit — Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengajak generasi muda Indonesia bangkit dan mampu menjadi salah satu pejuang ekonomi besar seperti Steve Jobs.

Liputan6.com, Berau - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengaku dirinya prihatin melihat keadaan di Indonesia yang disebutnya mengalami darurat korupsi. Ia pun berharap adanya evaluasi menyeluruh di sistem Pemilu.

"Saya berharap ada evaluasi menyeluruh dari seluruh pihak, termasuk sistem pemilu dan pilkada kita yang menelan biaya mahal serta cenderung disalahgunakan dengan kepentingan-kepentingan politik uang," ujar Mahyudin di selang Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kantor Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/10/2018).

Komentar tersebut muncul setelah Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 14 orang, termasuk anggota DPRD Kalimantan Tengah atas dugaan proyek kelapa sawit di daerah tersebut.

"Hampir setiap saat ada pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif yang baik ditangkap oleh KPK. Hal ini berkaitan dengan sistem demokrasi kita, karena bupati, walikota, DPRD dan DPR dipilih langsung menggunakan suara terbanyak," ucapnya.

Menurut Mahyudin, banyaknya pejabat-pejabat daerah yang terlibat kasus kuropsi dirasa akibat tingginya biaya politik dalam pemilihan langsung.

"Politik berbiaya tinggi membuat setiap kontestan yang terpilih untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kampanye," kata Mahyudin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Ketua MPR, Mahyudin datang ke rumah sakit menjenguk Setya Novanto.

2 dari 2 halaman

Jangan Mau Money Politic

Wakil Ketua MPR Mahyudin — MPR sosialisasi di Kantor Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga mengibau agar masyarakat untuk tidak memilih kandidat yang melakukan politik uang atau money politic agar kita terhindarkan untuk memilih para pejabat tidak berintegritas dan berpotensi lakukan korupsi ke depannya.

Oleh karena itu, ia ingin semua pihak mengevaluasi kembali sistem secara menyeluruh dalam pemilu dan demokrasi pemilihan langsung yang menelan biaya tinggi serta cenderung dimanfaatkan money politic.

"Sebagai langkah awal, pemilihan bupati, gubernur dan walikota cukup melalui DPRD. Kemudian pemilihan anggota DPR dan DPRD dilakukan secara proporsional tertutup, jadi partai sebagai lembaga pendidikan kader bisa mencari orang-orang berkualitas untuk diprioritaskan untuk menjadi anggota legislatif pusat dan di daerah," tutur Mahyudin.

Mahyudin menyebut langkah itu bisa membuat kita terhindar untuk salah pilih orang atau tidak berintegritas dan bisa meminimalisir biaya kampanye yang ditanggung oleh para kontestan pemilu.