Analis Politik Minta KPU Berpikir dan Bertindak Progresif soal Pemilu 2019

Ketahui Informasi Penting Ini Agar Jadi Pemilih Pemula Cerdas dan Berdaulat! — infopemilu.kpu.go.id berisi data lengkap tentang riwayat hidup dan data diri tentang para kandidat atau calon wakil rakyat.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI seharusnya dapat berpikir dan bertindak progresif terkait dengan syarat pemilih guna meminimalkan angka golput pada Pemilu 2019 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Analis Politik Doktor Teguh Purnomo.

"KPU tidak boleh tinggal diam melihat potensi warga karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Teguh, seperti dilansir Antara, Selasa (30/10/2018).

Teguh yang pernah menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengemukakan hal itu terkait dengan ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Wanita Bulu Kota Semarang berpotensi tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2019 mendatang.

"Apalagi, kejadian di lapas, rumah tahanan negara (rutan), rumah sakit, dan pesantren sering terulang," ucapnya.

Teguh yang juga sebagai Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu menekankan, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres akan rawan gugatan jika soal pemilih tidak tuntas.

"KPU dapat berpikir dan bertindak progresif sebagaimana saat penyelenggara Pemilu ini membuat peraturan KPU terkait dengan larangan koruptor, bandar narkoba, dan/atau kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon anggota legislatif," kata dia.

Kendati demikian, Teguh meminta KPU memastikan terlebih dahulu mandat atau delegasi undang-undang yang menjadi dasar. Dengan demikian, kata dia, setelah peraturan KPU diundangkan menjadi tidak gaduh.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Jokowi-KH Ma'ruf Amin berserta Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno membacakan deklarasikan kampanye damai Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Jangan Sampai Langgar Aturan

Ilustrasi Pemilu 2019 — Badut berbentuk kotak suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), ondel-ondel, dan marching band ikut meramaikan pawai Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Teguh mengingatkan kepada KPU jangan sampai melanggar prosedur dalam pembuatan aturan. Apalagi, kata dia, sampai berujung pada uji materi di Mahkamah Agung (MA).

Oleh karena itu, kata Teguh, setiap Peraturan KPU (PKPU) harus harmonis dengan peraturan diatasnya, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.