Kulon Progo Rawan Politik Uang Pemilu 2019

Ilustrasi Politik Uang (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Kulon Progo - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan, 81 dari 88 desa/kota di wilayah ini berpotensi terjadi politik uang pada Pemilu 2019.

Menurut Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati, kerawanan Pemilu paling besar terjadi di Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Wates, Panjatan, dan Sentolo.

"Hampir seluruh desa di Kabupaten Kulon Progo berpotensi terjadi politik uang. Kami melalui Panwaslu tingkat desa akan mengintensifkan dan melakukan pencegahan terjadinya politik uang," ujar Harlinawati, seperti dilansir Antara, Kamis (15/11/2018).

Dia memaparkan, selain politik uang, Bawaslu Kulon Progo juga memetakan potensi pelanggaran lain, yakni potensi rawan konflik di 63 desa, rawan politik SARA di 34 desa, serta rendahnya profesionalitas dan integritas penyelenggara Pemilu tingkat desa ada di 26 desa.

"Selanjutnya, kami memetakan terhadap minimnya netralitas pihak yang dilarang menunjukkan dukungannya secara langsung terhadap peserta Pemilu terdapat di 64 desa," ucapnya.

Harlinawati mengatakan, setiap potensi pelanggaran memiliki indikator sehingga desa bisa dikatakan rawan.

Misalnya, politik uang indikatornya berupa banyaknya jumlah caleg di desa yang bersangkutan, kultur pemilih pragmatis, dan tingkat pendidikan serta ekonomi di masyarakat desa tersebut yang masih rendah.

Sehingga, Harlinawati menegaskan, semua itu berpotensi mempengaruhi masyarakat untuk terjebak dalam praktik politik uang.

"Kami menentukan kerawanan politik ini juga menggunakan data temuan kasus dalam Pemilu periode sebelumnya. Jadi kami dalam penentuan ini memang harus berdasarkan data dan pantauan langsung oleh Panwaslu desa maupun kecamatan," kata Harlinawati.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Gakumdu Panwaslu Joharudin mengatakan, uang tunai diamankan beberapa jam sebelum pencoblosan.

2 dari 2 halaman

Diminta Lebih Selektif

BI: Waspada Uang Palsu Beredar Jelang Pilkada — Bawaslu Provinsi Bengkulu mengisiasi deklarasi tolak politik uang dalam Pilkada Bengkulu 2018 (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo)

Sementara itu, Ketua KPU Kulon Progo Ibhah Muthiah meminta masyarakat untuk selektif dalam memilih wakil rakyat maupun memimpin. Menurut dia, pemimpin yang amanah melalui proses dan pastinya jauh dari politik uang.

Namun, kata Ibhah, belum banyak pemilih yang menghayati dan mengamalkan arti pentingnya memilih pemimpin amanah tersebut.

"Kami berharap dengan adanya pemetaan ini segala bentuk pelanggaran dalam pemilu mendatang bisa diantisipasi sehingga menciptakan pemilu yang benar-benar bersih," jelas Ibhah.