Liputan6.com, Denpasar - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali akan ikut mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota di daerah itu dalam tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Kami akan terus mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum, karena para penyelenggara pemilu itu bisa saja menjadi trigger atau pemicu lahirnya konflik," ujar Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di Denpasar, seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/1/2019).
Dia mencontohkan tindakan dari penyelenggara Pemilu yang dapat memicu munculnya konflik di masyarakat, seperti penggunaan prosedur yang keliru hingga kurang atau tidak tersedianya sarana prasarana atau logistik Pemilu.
Advertisement
"Jadi, kami akan perkuat pengawasan pada KPU dan mendorong Bawaslu untuk lebih aktif melakukan pengawasan. Badan Pengawas Pemilu juga menjadi elemen penting lahirnya situasi politik yang kondusif," ucap Umar.
Ia mengaku, pihaknya bekerja sama dengan kepolisian dan TNI juga akan terus berkoordinasi untuk ikut serta membangun situasi Bali tetap kondusif.
Di sisi lain, kata Umar, pihaknya berpandangan sikap warga Bali juga semakin dewasa dalam berpolitik. Hal tersebut, menurutnya, dapat dilihat dari situasi politik di Bali sepanjang 2018 yang sangat kondusif.
Dari sisi politik, Pulau Bali sangat kondusif kendati kehidupan politiknya sangat dinamis.
"Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Bali berjalan dengan lancar dan damai. Transisi kepemimpinan di beberapa tempat, termasuk kepemimpinan di Provinsi Bali berjalan dengan baik," kata Umar.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Â
Kerja Keras Semua Pihak
Menurut Umar, situasi politik yang kondusif tersebut tidak terlepas dari kerja keras aparatur penegak hukum dan penyelenggara Pemilu, serta ditopang oleh semakin dewasanya sikap politik warga Bali.
"Mudah-mudahan capaian yang baik ini dapat ditingkatkan di tahun 2019 dan pada tahun-tahun berikutnya," ucap Umar.
Sementara dari sisi keamanan dan penegakan hukum, kata Umar, Ombudsman Bali melihat bahwa keamanan dan penegakan hukum berjalan seiring sehingga dapat menjamin rasa aman publik.
"Kontrol yang ketat terhadap premanisme yang diikuti dengan penindakan yang tegas di sisi lain telah memperkuat keyakinan publik bahwa aparatur penegak hukum tidak mengenal kompromi terhadap setiap tindakan yang merugikan kepentingan umum, termasuk di dalam tindakan terhadap pelaku korupsi dan bandar narkoba," tegas Umar.
Advertisement