Sukses

Masuk Daerah Rawan Satu, Kemenkopolhukam Optimistis Pemilu 2019 di Papua Barat Aman

Sejumlah skenario pengamanan pun telah disiapkan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas selama Pemilu 2019 berlangsung di Papua Barat.

Liputan6.com, Papua - Papua Barat masuk dalam daftar rawan satu pada Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) April mendatang.

"Dalam catatan Bawaslu RI, Provinsi Papua Barat indeks kerawanan pemilunya sangat tinggi, yakni 52,83 persen. Makanya kami diutus untuk meninjau langsung situasi dan kesiapan di Papua Barat," kata Ketua Tim Deputi I Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Wawan Kustiawan, usai bertemu dengan Wakil Gubernur Papua Barat, di Manokwari, Kamis 14 Februari kemarin yang dilansir dari Antara.

Meski demikan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) optimistis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Provinsi Papua Barat akan berlangsung dengan aman.

"Setelah saya lihat semuanya, saya yakin bahwa rawan satu tidak akan terjadi dengan adanya kesiapan dari Polda Papua Barat, Kodam XVIII/Kasuari dan pemerintah daerah yang membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga kamtimbas," tambah Wawan.

Sejumlah skenario pengamanan pun telah disiapkan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas selama Pemilu 2019 berlangsung. Salah satunya surat suara pileg tidak menggunakan foto.

"Surat suara pileg nanti tidak menggunakan foto, hanya nama caleg. Ini harus diantisipasi, harapannya ini tidak menghambat bahkan menimbulkan konflik di antara masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di daerah pedalaman," ujarnya.

Pihaknya mengharapkan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu melihat poin ini, sehingga model surat suara diharapkan tidak menjadi pemicu gangguan kamtibmas.

2 dari 3 halaman

Indikator Rawan Satu

Menurut Wawan, ada beberapa kategori rawan satu yang disematkan kepada Papua Barat pada Pemilu 2019 ini. Di antaranya konflik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2016 lalu dan sengketa ibu kota Kabupaten Maybrat yang berimbas pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) kala itu.

Harapan yang sama juga diungkap Wakil Gubernur Mohammad Lakotani. Menurutnya, Papua Barat sudah punya banyak cukup pengalaman dalam melaksanakan pemilu. Dia juga optimistis Papua Barat aman dalam melaksanakan pesta demokrasi tahun ini.

"Pada pilkada waktu itu Papua Barat juga masuk dalam kategori rawan satu. Puji Tuhan, berkat kerja sama semua pihak baik kepolisian, TNI, penyelenggara pemilu, dan elemen lainnya kita bisa membalikkan situasi menjadi aman satu," kata Lakotani.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: