KPU Bangka Barat Minta Masyarakat Kawal Hasil Pemilu 2019

Perakitan Kotak Suara — Petugas kepolisian mengecek kotak suara seusai perakitan di Gudang Penyimpanan, Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang, Selasa (12/2). Sebanyak 22.670 kotak suara dirakit yang dikerjakan oleh 20 pekerja dalam waktu satu bulan. (Liputan6.com/Gholib)

Liputan6.com, Muntok - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat untuk ikut mengawal hasil pemungutan suara Pemilu 2019. Pemungutan suara sendiri akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.

"Peran serta masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat dalam pemilihan umum dalam mengawal hasil pemungutan suara sangat dibutuhkan agar proses berjalan transparan," kata Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat, Pardi di Muntok, Senin 18 Februari 2019 seperti dilansir Antara.

Menurut dia, penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019 semakin transparan karena dilakukan secara terbuka mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga pusat.

Selain terbuka, hasil penghitungan Pemilu 2019 yang sudah ditetapkan dalam pleno di tingkat TPS juga diunggah file fotonya dalam portal KPU.

"Seluruh saksi juga bisa mengambil salinan C-1 hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS sehingga mudah memantau perolehan suara calon dan partainya," ujar Pardi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Perakitan kotak suara di Magelang, Jawa Tengah mulai dilakukan. Demi menjaga keamanan, aparat turut mengawasi proses tersebut.

2 dari 2 halaman

Persiapan

Selain itu, pihak penyelenggara saat ini juga sudah menyediakan sebanyak enam unit alat pemindai gambar atau scanner yang dikhususnya untuk keperluan pendokumentasian hasil penghitungan suara tersebut.

"Tidak perlu khawatir, setelah penetapan di tingkat TPS, nantinya hasil penghitungan yang tertuang dalam format C-1 akan kami scanning dan diunggah ke portal," katanya.

Dengan pola transparansi itu, seluruh pihak bisa ikut berperan aktif mengawal suara mulai dari tingkat TPS.

"Kami akan memaksimalkan pola penyelenggaraan dan pelayanan agar pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan transparan, demokratis dan bermartabat sesuai aturan yang berlaku," kata Pardi.