Pemprov Jateng Minta Satpol PP Jaga Netralitas Pemilu 2019

Penertiban APK Peserta Pemilu 2019 — Petugas Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye (APK) di jembatan penyeberangan orang (JPO) kawasan Gambir, Jakarta, Sabtu (22/12). Penertiban itu dilakukan karena melanggar aturan pemasangan dari komisi pemilihan umum. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Pekalongan - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meminta petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) senantiasa menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan, petugas Satpol PP dan Satlinmas harus menghindari konflik kepentingan dan diskriminasi pelayanan, serta pengaruh partai politik (parpol).

"Kami menekankan Satpol PP dan Satlinmas tidak memihak dan tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak peserta Pemilu, apalagi terlibat dalam kampanye," ujar Taj Yasin di Pekalongan, seperti dilansir Antara, Kamis (21/2/2019).

Pada acara gelar pasukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Satpol PP dan HUT ke-67 Satlinmas di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, Taj Yasin mengatakan, Satpol PP dan Satlinmas harus senantiasa memberikan kesejukan dan penjagaan keamanan pada masyarakat saat menjelang Pemilu 2019.

"Kami tidak ingin Satpol PP ataupun Satlinmas tersangkut kasus hukum karena tidak bisa menjunjung profesionalitas dan menjaga netralitas," ucapnya.

Taj Yasin juga meminta Satpol PP dan Satlinmas ikut aktif dalam menjaga kondusifitas di Jateng dengan mengamankan seluruh tahapan Pemilu dan melakukan simulasi pengamanan agar nantinya saat terjun di lapangan tidak gagap serta bisa bergerak bersama TNI-Polri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mereka bekerja dari pukul 08.00 pagi hingga 16.00 sore untuk merampungkan 13.800 kotak suara. Upah yang diterima setiap orang per hari sebesar Rp 80 ribu.

2 dari 2 halaman

Kembali ke Siskamling

Pos Siskamling Jadi TPS — (Foto: Septian Deny/Liputan6.com)

Selain itu, menurut Taj Yasin, untuk mengamankan kondusifitas daerah, diharapkan masyarakat menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di kampung-kampung atau perdesaan.

Ia mengatakan, dengan menghidupkan siskamling maka hal ini bisa mengantisipasi adanya ancaman teror dan rasa ketakutan pada masyarakat.

"Ancaman-ancaman teror dan ketakutan pada warga seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti di Semarang, Kendal, dan Temanggung akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan pelaksanaan Pemilu 2019," pungkas Taj Yasin.