KPU NTT Masih Kekurangan 2.001 Kotak Suara Pemilu 2019

Perakitan Kotak Suara — Pekerja membawa kotak suara khusus DPR RI usai perakitan kotak suara di gudang, Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang, Selasa (12/2). Sebanyak 22.670 kotak suara dirakit yang dikerjakan oleh 20 pekerja dalam waktu satu bulan. (Liputan6.com/Gholib)

Liputan6.com, Kupang - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPU NTT) mencatat masih ada kekurangan 2.001 dari kebutuhan 78.311 kotak suara untuk Pemilu Serentak 2019 di wilayah tersebut.

"Kekurangan tersebut karena 149 kotak suara rusak dan sisanya merupakan kekurangan pada saat pengiriman ke daerah-daerah," ujar Juru Bicara KPU Provinsi NTT Yosafat Koli di Kupang, seperti dilansir Antara, Kamis (28/2/2019).

Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan kesiapan logistik Pemilu, khususnya kotak suara dan bilik suara untuk kepentingan Pemilu Serentak 2019 di provinsi berbasis kepulauan itu.

"Kebutuhan kotak suara untuk NTT berjumlah 78.311 buah, yang diterima 76.459 buah, dan rusak 149 buah, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 2.001 buah," ucap Yosafat.

Menurutnya, selain kekurangan kotak suara, bilik suara untuk Pemilu di NTT masih kurang sebanyak 3.000 buah.

"Kebutuhan bilik suara untuk NTT sebanyak 29.421 buah, dan yang diterima 25.805 buah, sementara yang rusak 174 buah, sehingga masih ada kekurangan sekitar 3.000 buah," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perakitan kotak suara di Magelang, Jawa Tengah mulai dilakukan. Demi menjaga keamanan, aparat turut mengawasi proses tersebut.

2 dari 2 halaman

Sudah Koordinasi

Perakitan Kotak Suara di Gudang KPUD Bekasi — Pekerja menata kotak suara Pemilu 2019 di Gudang Logistik KPU Kota Bekasi, Rabu (20/12). Komisioner bidang logistik KPU Kota Bekasi telah menerima sebanyak 32.500 kotak suara dari 33.600 kotak suara yang ditargetkan. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menurut Yosafat, kekurangan logistik kotak suara dan bilik suara ini telah dikoordinasikan dengan KPU RI untuk segera dikirim ke Satuan Kerja (Satker) di masing-masing daerah.

Sementara, kata dia, logistik lainnya seperti tinta dan alat peraga lainnya masih dalam proses pendataan.

"Kami harapkan dalam waktu dekat ini semua kekurangan sudah bisa terdata sehingga bisa dikoordinasikan segera dengan KPU RI untuk proses pergantian," pungkas Yosafat.