KPU Mojokerto Belum Terima Kiriman Surat Suara

KPU Validasi Nama Caleg di Surat Suara Pemilu 2019 — Petugas menunjukkan contoh surat suara Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (13/12). Proses validasi ini berlangsung hingga 17 Desember 2018. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, belum menerima kiriman logistik surat suara untuk Pemilu 2019 dari percetakan, meskipun saat ini sudah memasuki jadwal distribusi surat suara.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq di Mojokerto, Sabtu, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu kiriman surat suara dari percetakan.

"Kami masih menunggu surat suara dari percetakan supaya segera didistribusikan," kata dia seperti dilansir Antara, Minggu (3/3/2019).

Ia mengemukakan, untuk logistik kotak suara sudah diterima, tetapi proses distribusinya masih harus menunggu kelengkapan lainnya, termasuk surat suara.

"Jadi, kalau sudah terkumpul semuanya, termasuk juga surat suara, kemudian akan dikumpulkan menjadi satu dan segera didistribusikan," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Tak Ada Kendala Distribusi

KPUD Bekasi Sosialisasi Pemilu kepada Pemilih Pemula Disabilitas — Pemilih pemula penyandang disabilitas mencoba mencoblos surat suara saat KPUD Bekasi menggelar sosialisasi Pemilu 2019 di SLB Al Gaffar Guchany, Bekasi, Rabu (20/2). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Ia menjelaskan, untuk wilayah Kabupaten Mojokerto tidak begitu menjadi persoalan yang besar, karena seluruh wilayah sudah terhubung dengan akses jalan yang baik.

"Artinya seluruh akses menuju masing-masing wilayah di Mojokerto bisa dijangkau, karena kondisi jalan yang cukup bagus," katanya.

KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan jumlah pemilih tetap di daerah setempat sebanyak 831.399 orang yang nantinya bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 17 April 2019.

"Dari data kami, jumlah pemilih yang masuk (pindah pilih) sebanyak 1.007 orang dan jumlah pemilih keluar sebanyak 780 orang," katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Serangkaian aturan sudah ditetapkan. Bila tak ditaati akan ada sanksi pidana.