Antisipasi Kerawanan Pemilu, Menko Polhukam Rapat Persiapan Kampanye Terbuka

Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk persiapan kampanye terbuka. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Polri, TNI, Kemendagri, serta jajaran kementerian dan lembaga lainnya, hari ini, Kamis (14/3/2019). Rapat koordinasi ini digelar untuk mempersiapkan kampanye terbuka yang akan dimulai 23 Maret nanti.

"Rapat koordinasi membahas mengenai kesiapan pemerintah dan penyelenggara pemilu, serta Polri dan TNI. Kita akan melaksanakan tahapan kampanye terbuka untuk Pemilu tahun 2019. Kita tentu mengharapkan Pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan tertib," ucap Wiranto saat membuka rapat di kantornya, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Menurut dia, Indeks Kerawanan Pemilu yang dibuat Polri dan Bawaslu akan menjadi acuan dalam menentukan langkah persiapan kampanye terbuka. Ini untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan yang sebelumnya sudah dilakukan.

"Mudah-mudahan pada saat hari H nanti semua kerawanan-kerawanan yang sudah kita catat, kita netralisir, itu bisa zero. Zero mungkin tidak mungkin, tapi semoga menjadi tidak masalah lagi dalam pemilu," ungkap Wiranto.

Dia menyadari, kian hari eskalasi suhu politik kian memanas. Tapi, lanjut dia, perlu disadari hal itu merupakan bagian dari demokrasi di Indonesia, dan acap kali terjadi di negara-negara lain.

Oleh karena itu, seluruh penyelenggara pemilu dan TNI/Polri terus memantau semua pergerakan yang bisa mengganggu keamanan masih terus dipelajari. Terutama saat dalam kampanye terbuka nanti.

"Kita harapkan momen itu dapat kita lokalisir, dapat kita cegah. Kalau bisa kita cegah, dan sebenarnya harus bisa. Tergantung bagaimana kedewasaan masyarakat," kata Wiranto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Polisi menggelar simulasi penanganan gangguan Pemilu 2019 di Alun-alun Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

2 dari 2 halaman

Indeks Kerawanan Pemilu

Melihat Perakitan Kotak Suara Pemilu 2019 — Tumpukan kotak suara Pemilu tersimpan dalam gudang di kawasan Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2). KPU Kota Depok mempersiapkan 27.686 kotak suara untuk didistribusikan ke 5.759 TPS di 11 kecamatan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedikitnya terdapat 15 daerah yang dinilai masuk kategori rawan. Di antaranya Aceh, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dedi juga menjelaskan daerah mana saja yang rawan berdasarkan perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kerawanan tinggi adalah Maluku Utara, Jakarta, Papua, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Aceh, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah," papar jenderal polisi dengan bintang satu itu.

Di level kabupaten/kota, beberapa daerah rawan juga sudah dipetakan Polri. Antara lain Boven Digul, Anambas, Halmahera Utara, Nduga, Puncak Jaya, Nabire, Waropen, Sarangi, dan Jaya Wijaya. Ada juga Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Ternate, Langsa, Banjar, Kepulauan Tidore, Bengkulu, dan Jogjakarta yang termasuk daerah yang ditandai Polri sebagai kabupaten/kota rawan.

Dari daerah-daerah tersebut, beberapa daerah di Papua termasuk yang dianggap rawan, lantaran ada berbagai potensi gangguan yang bisa terjadi.