Neno Warisman Yakin KPU Bisa Segera Perbaiki DPT

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Neno Warisman mengklaim, masih ada kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Hal itu berdasar temuan internal BPN.

Namun, Neno membantah, temuan BPN digunakan untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Menurut dia, justru temuan itu untuk membantu KPU.

"Kita membantu betul-betul KPU tapi ini datanya memang membutuhkan pemikiran dan perhatian yang sangat serius, karena ini adalah hal yang sangat serius," kata Neno Warisman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Meski begitu, mantan artis itu yakin KPU bisa segera memperbaiki masalah tersebut. Tentunya dengan bantuan seluruh masyarakat Indonesia.

"Dengan bantuan seluruh masyarakat dan perangkat kalau sungguh-sungguh apa yang engga bisa, kita karena memang membutuhkan kesungguhan dalam membangun seluruh pranata kehidupan kita. Semuanya bisa kalau sungguh-sungguh. Insyaallah," ucap Neno Warisman.

Sebelumnya, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria menyebut, ada 17,55 juta pemilih yang tidak wajar itu ditemukan pada tiga tanggal lahir yang tercantum pada DPT. Berbeda dengan tanggal lainnya, jumlah pemilih yang lahir pada ketiga tanggal tersebut sangat janggal.

Tanggal-tanggal lahir yang dicurigai ganjil adalah 1 Juli sebesar 9,8 juta pemilih, 1 Januari sebesar 3,3 juta pemilih dan 31 Desember dengan 2,8 juta pemilih. "Orang lahir kan banyak, kenapa di tiga tanggal ini jumlahnya signifikan? Lompatannya 10-20 kali lipat," Riza Patria menjelaskan.

Selain kejanggalan tanggal lahir, pihaknya juga menemukan adanya pemilih di atas umur 90 tahun sebesar 300 ribu. Bagi mereka, angka tersebut dinilai sangat besar.

Selanjutnya, mereka masih menemukan pemilih di bawah 17 tahun yang terdaftar dalam DPT sebesar 20 ribu dan pemilih yang dengan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak wajar sebesar 41 ribu.

"Ini semua kita minta klarifikasi ke KPU untuk sama-sama mengecek. Kami sepakat dan KPU apresiasi kehadiran Pak Hashim dan semuanya untuk memberikan data yang udah kami sampaikan. Kita akan lakukan pengecekan lapangan dan penyisiran untuk memastikan agar DPT ini berintergritas bersih," pungkas Riza Patria.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tim BPN Prabowo-Sandi laporkan dugaan adanya 17 juta DPT bermasalah pada KPU.

2 dari 2 halaman

Klarifikasi KPU

KPU mengklarifikasi dugaan 17,55 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai tidak wajar. Kejanggalan itu terkait banyaknya pemilih yang terdapat bertanggal lahir tertentu.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada Senin, 11 Maret 2019 siang, mempertanyakan kejanggalan itu. Aroma dugaan permainan DPT demi suara di pemilu pun mulai merebak.

Namun, Komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan, tidak ada yang salah dengan apa yang telah dilaporkan oleh BPN Prabowo-Sandi. Menurut mereka, data tersebut telah sesuai dan dikonfirmasi dengan data yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kemendagri, kata Viryan, tak ada data ganda tanggal lahir dalam DPT. Persoalan itu muncul karena masih banyak warga yang dinilai lupa tanggal lahirnya. Sehingga mereka terpaksa dimasukan pada tanggal-tanggal yang sama.

"Misalnya, ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa. Hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya. Jadi banyak warga yang lupa tanggal lahirnya" ucap Viryan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Lebih jauh, Viryan memastikan pendataan sistem tanggal lahir seperti ini bukan hanya terjadi pada masa Pemilu 2019, namun telah diberlakukan sejak 2014 lalu. "Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan," sambungnya.

Namun, Viryan tidak bisa menjawab lebih jauh soal temuan BPN ihwal 300 ribu pemilih yang berusia di atas 90 tahun dan 20 ribu pemilih di bawah 17 tahun yang ikut masuk DPT. Dia mengatakan, perlu menyelidiki laporan tersebut terlebih dahulu.

"Perlu waktu untuk konfirmasi. Tidak mungkin datang, langsung disampaikan, serta-merta kita langsung jawab. Karena data yang disampailkan detail, disampaikan by name, by address, akan kami kami tindaklanjuti, menjadi bagian dari kegiatan proses perbaikan DPT," pungkasnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka