Menkominfo: Meningkat, Februari Ada 353 Hoaks Paling Banyak soal Politik

Menteri Komunikasi Informatika (Menkominfo) Rudiantara (kemeja putih) dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal. (Merdeka.com/Nur Habibie)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, jumlah hoaks meningkat jelang Pemilu 2019. Jumlah tersebut terhitung sejak Agustus 2018 hingga Februari 2019.

"Betul, jumlah hoaks meningkat dari Agustus 25, September 27, Oktober 53, November 63, Desember 75, tiga kali (meningkat), Januari itu 175, tujuh kali (meningkat) dan Februari 353," kata Rudi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Dia pun menjelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya, hoaks yang paling banyak jelang Pemilu 2019 ini terkait isu politik dengan persentase 23 persen.

"Dari data sendiri makin meningkat dan paling besar 23 persen berkaitan dengan politik. Ini ada kaitannya mungkin dengan tahun pesta politik," tutur Rudi.

Dia berharap dan sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga perdamaian selama perhelatan Pemilu 2019.

"Makanya saya ajak, karena ini dikatakan pesta politik, mana ada orang ke pesta ngajak berantem. Ke pesta itu kita fun, makan dan lain sebagainya. Saya berharap juga nanti tanggal 17 suasana begitu, suasana pesta bukan mau berantem," ujar Rudi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kabar tentang peringatan bahaya makan mi goreng bersamaan dengan cokelat beredar di media sosial. Kabar ini menyebutkan bahwa menyantap mi goreng berbarengan dengan cokelat dapat menimbulkan kematian.

2 dari 2 halaman

3 Cara Tangkal Hoaks

Lalu, dia pun mengungkapkan cara untuk menindak yang namanya hoaks atau berita bohong mulai dari hulu sampai dengan hilir itu yakni dengan tiga cara.

"Di hulu itu jangka panjang, literasi sosialisasi. Di tengah kami melakukan tindakan-tindakan di dunia maya, seperti tadi saya sampaikan dan kita informasikan ke publik setiap hari hoaks apa, hoaks of the day itu apa," kata Rudi.

"Dan di hilir bekerja sama dengan polisi karena penindakan di dunia nyata dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi kami support, profiling dan lain sebagainya kita support lah. Karena tidak bisa Kominfo menyelesaikan ini sendiri. Literasi semua elemen harus ikut," sambung dia.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka