Charta Politika Sebut Tak Lolos Parlemen, PPP: Kami Tak Terpaku 1 Lembaga

Presiden Jokowi Akan Hadiri Workshop Nasional DPRD PPP — Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi (kanan) bersama M. Iqbal (tengah) saat memberi penjelasan mengenai Workshop Nasional DPRD F-PPP se-Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5). Workshop akan dihadiri 1.200 anggota dewan dari 34 DPW PPP. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tak ambil pusing dengan hasil survei Charta Politika yang menyatakan partainya sulit lolos ambang batas parlemen atau parliamantary treshold (PT) 4 persen. Sebab, dalam hasil survei lainnya PPP selalu dianggap bisa lolos parlemen.

"Kami tidak terpaku hanya pada satu lembaga survei. Sebab justru lembaga survei lain memotret PPP di atas angka PT," kata Baidowi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (4/4/2019).

Baidowi menilai, hasil survei Charta sangat berbeda dengan hasil survei Indobarometer dan Pollmark yang menyatakan PPP berpeluang lolos parlemen dengan elektabilitas di atas empat persen.

"Kenapa tidak dibandingkan dengan hasil survei Indobarometer (4,6%) dan Pollmark (4,2%) yang pelaksanaan surveinya sama. Di situ patut kita pertanyakan," ungkapnya.

Baidowi mengatakan lembaga survei sering tidak menjangkau seluruh pemilih PPP di pedesaan. Padahal, PPP memiliki banyak loyalis.

"Selain itu pemilih PPP itu tradisional dan banyak di pedesaan sehingga seringkali tidak terpotret sebagai sampel survei," kata dia.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Awiek ini menegaskan survei dianggap menjadi cambuk untuk bekerja lebih keras lagi.

"Namun demikian hasil survei menjadi cambuk bagi PPP untuk terus bekerja dan bergerak melakukan konsolidasi melalui struktur dan caleg," ucap Baidowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam sebuah OTT di Surabaya, Jawa Timur. Belum jelas dalam kasus apa Romi ditangkap.

2 dari 2 halaman

Elektabilitas PPP

Lembaga survei Charta Politika Indonesia melihat adanya tren kenaikan elektabilitas partai politik seiring semakin dekatnya Pemilu 2019. Terhitung sejak 2014, PDIP dan Partai Gerindra terus melonjak, sementara PPP terjun bebas.

Direktur Riset Charta Politika Indonesia, Muslimin menyampaikan, saat Pileg 2014 PDIP tercatat memiliki elektabilitas sebesar 18,9 persen. Sementara Partai Gerindra dengan 11,8 persen.

"PDIP dari sisi tren terus naik. 2014 hanya 18,9 persen tapi sekarang 25,3 persen," tutur Muslimin di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Untuk Partai Gerindra, dari 11,8 persen di tahun 2014 terus naik per tahun 2019 hingga 16,2 persen.

Meski begitu, tren kenaikan tidak dialami oleh semua partai. Untuk Partai Golkar sendiri misalnya, dari 14,7 persen turun menjadi 11,3 persen. Meski begitu, PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Golkar menempati posisi teratas dalam survei.

Secara runut dan rinci mulai Pileg 2014, PKB dari 9,0 persen menjadi 8,5 persen; Partai Demokrat dari 10,2 persen menjadi 5,2 persen; Partai Partai Nasdem dari 6,7 persen menjadi 5,2 persen; PKS dari 6,8 persen menjadi 5,0 persen.

Kemudian PAN dari 7,6 persen menjadi 3,3 persen dan PPP dari 6,5 persen menjadi 2,4 persen. Untuk PPP, lanjut Muslimin, tercatat grafiknya memang tercatat terus menurun.

"Partai lama yang relatif turun, yaitu PPP. PPP kalau dilihat angkanya dari 4,3 (22 Desember 2018-2 Januari 2019); kemudian 3,6; kemudian (sekarang) 2,4 persen," kata Muslimi.