DPR Minta KPU Cek Ulang Jumlah Surat Suara

1.551 Surat Suara di KPU Jakarta Pusat Rusak — Pekerja menunjukkan surat suara yang terpotong di Gedung Logistik KPU Kota Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (5/3). Sebanyak 60 persen surat suara rusak akibat terpotong atau tidak simetris dan bercak noda. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengecek ulang jumlah surat suara di sejumlah daerah untuk memastikan jumlahnya yang kurang.

"Saya mendorong KPU melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah surat suara yang kurang di sejumlah daerah tersebut, guna memastikan validitas jumlah surat suara yang kurang," kata Bambang, Jakarta, Senin 8 April 2019 seperti dilansir Antara.

Sebab, kata dia, sejumlah daerah masih kekurangan jutaan surat suara. Belum lagi, terdapat sejumlah surat suara yang mengalami kerusakan atau tidak lolos sortir. Padahal, pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) kurang beberapa hari lagi.

Dia juga meminta KPU untuk segera mencetak surat suara yang baru sesuai dengan jumlah kekurangan yang disampaikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selanjutnya dilakukan distribusi kekurangan surat suara ke KPU Daerah (KPUD).

Menurut dia, langkah itu harus segera dilakukan karena mendesak dan agar tidak ada kekurangan logistik seperti surat suara pada saat pencoblosan.

"Saya juga mendorong KPU meminta kepada seluruh petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk benar-benar menyampaikan berapa kebutuhan surat suara agar warga yang melakukan pindah tempat pemilih dapat diakomodir secara maksimal," ujar Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPU Belu, NTT telah selesai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Hampir 150.000 surat suara ditemukan rusak, mulai dari sobek hingga tinta yang rembes.

2 dari 2 halaman

Koordinasi

Penyortiran dan Pelipatan Kertas Suara — Surat suara untuk Pilpres 2019 yang akan dilipat di Gudang KPU, Cibinong, Bogor, Kamis (7/3). Libur Nyepi, dimanfaatkan 650 pekerja menyelesaikan tenggat waktu penyortiran dan pelipatan 17 juta surat suara Pemilu 2019. (merdeka.com/Arie Basuki)

Dia juga meminta KPU RI bersama KPUD secara bersama berkoordinasi dapat segera memenuhi kebutuhan-kebutuhan logistik Pemilu 2019 di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu menurut dia harus dilakukan agar seluruh warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang dan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar.

Politisi Partai Golkar itu juga mengimbau masyarakat yang pindah tempat pemilih untuk segera melaporkan diri kepada KPUD, agar dapat segera dilakukan pendataan terkait kebutuhan surat suara.