TKN Serahkan soal Surat Suara Diduga Tercoblos di Malaysia ke Bawaslu

TKN Jokowi-Ma'ruf Apresiasi Prestasi Liliyana Natsir — Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto dan politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat memberi keterangan saat jumpa pers, Jakarta, Selasa (29/1).Tim Nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf memberi apresiasi kepada Liliyana Natsir. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menanggapi adanya surat suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia. Menurut dia, banyak caleg yang melakukan simulai pencoblosan.

"Kertas suara yang register yang punya tanda-tanda khusus kan dikeluarkan KPU. Dan kita ada Bawaslu. Jadi jangan dikit-dikit disalahkan Jokowi," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Dia menegaskan, KPU mendesain Pemilu dengan niat untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ini yang menjadi komitmen Jokowi kepada seluruh parpol pengusung.

"Jadi kita harus lihat kalau ada hal-hal yang tidak benar, laporkan kepada aparat Bawaslu itu sendiri. Biar mereka memproses," ujar dia.

Hasto menilai, dalam situasi kompetisi seperti ini, berbagai hal bisa saja terjadi di lapangan. Sebab selain paslon yang berkompetisi, para caleg dan parpol juga berupaya merebut hati pemilih.

"Dalam situasi yang sangat kompetitif dan liberal ini, tentu saja berbagai hal di lapangan bisa terjadi. Karena itu sejak awal, kami punya konsep Bawaslu itu, kami mengawas seluruh proses," jelas dia.

Selain itu, dia juga menilai bisa dimungkinkan situasi seperti ini ada yang membut skenario tertentu untuk melakukan deligitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Deligimitasi ini nampak efektif dan itu dijadikan sebuah skenario politik karena tidak siap menerima kekalahan.

"Dulu ada tujuh kontainer yang sudah dicblos oleh 01, jadi ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Ini sebuah desain untuk delegitimasi pemilu. Ini sudah dilaksanakan secara efektif dan mohon maaf seluruh kajian kami lakukan itu berasal dari tim kampanye pasangan 02," ujar dia.

2 dari 2 halaman

Serahkan ke Bawaslu

PDIP Terima Delegasi Adat Nusatara Terkait Penetapan Hari Adat — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan saat menerima Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) di Kantor Pusat PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (13/2). Hari Adat Indonesia diajukan pada 12 Juli. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dia menegaskan, untuk kasus-kasus tersebut, TKN mempercayakan kepada KPU dan Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.

"Semuanya kita serahkan kepada Bawaslu untuk mengambil keputusan yang baik. Itulah fungsi Bawaslu melakukan pengawasan. Karena apa pun dalam pemilu , secara lagsung dan paling kompleks di dunia ini berbagai hal bisa terjadi karena itulah kami memperkuat peran dari Bawaslu itu," ujar dia.

Hasto menambahkan, TKN masih menunggu investigasi dari Bawaslu secara resmi. Jika itu terbukti ada pelanggaran, pihaknya mendukung dilakukan proses secara hukum.

"Kalau ada pelanggaran pidana pemilu, siapa pun itu caleg dari mana pun kalau melakukan pelanggaran harus diproses secara hukum, apalagi terkait dengan tindak pidana pemilu hal tersebut tidak dibenarkan," ujar dia.

Saat ini, TKN mengirim tim ke Malaysia untuk menyelidiki hal tersebut. "Caleg kami juga ada di luar negeri dan sedang melakukan investigasi hal hal tersebut. Prinsipnya hal hal yang tidak demokratis kami tentang," tegas dia.

Wapres Gibran Rakabuming Raka Pimpin Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak 2024