Alasan PDIP Belum Tentukan Cawali di Pilkada Surabaya

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan) — Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya menyampaikan alasan belum menentukan bakal Calon Wali Kota Surabaya meski pilkada serentak 2020 ditunda akibat pandemi virus corona jenis baru (Sars-CoV-2) yang sebabkan COVID-19.

"Mesin partai di PDIP sampai saat ini terus bergerak dalam situasi apa pun, meski DPP PDIP belum mengumumkan nama calon untuk maju di Pilkada Surabaya," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Jumat, 22 Mei 2020, seperti dikutip dari Antara.

Adi menuturkan, terkait cawali yang akan diusung itu domain dan kewenangan DPP PDIP. Dia menuturkan, DPP PDIP punya pertimbangan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di Pilkada Surabaya.

Selain itu, lanjut dia, dalam situasi pendemi COVID-19 ini, pihaknya tidak terlalu tertarik membicarakan urusan pilkada, melainkan lebih banyak dicurahkan dalam gotong-royong dengan rakyat untuk mengatasi pendemi COVID-19.

Begitu juga jika nantinya DPP PDIP mengusung Cawali Surabaya dari nonkader, Adi menegaskan tetap mengikuti keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Soal rekomendasi adalah domain DPP PDI Perjuangan. Kami tegak lurus pada keputusan ketua umum," kata dia.

Saksikan Video di Bawah Ini

e-rekap sistem baru di pilkada serentak 2020

2 dari 2 halaman

Optimistis Hadapi Pilkada

Meski demikian, Adi yang juga Ketua DPRD Surabaya ini optimistis PDI Perjuangan akan memenangkan Pilkada Surabaya. Hanya saja, Adi menilai sekarang ini bukannya saat yang tepat untuk bicara soal pilkada.

"Sesuai instruksi DPP PDI Perjuangan, perhatian dan energi kami tercurah untuk menangani pendemi COVID-19," ujar dia.

Saat ditanya soal peran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP PDIP dalam ikut penentuan calon Wali Kota Surabaya? Adi mengaku tidak tahu. Bahkan Adi enggan berandai-andai soal isu PDIP memilih duet kepemimpinan Surabaya harus dari birokrat dan politikus.