KPU Kota Depok Gelar Rapat Pleno Pilkada 2020

KPU Kota Depok, menggelar rapat pleno terbuka penghitungan suara tingkat kota, Selasa (15/12/2020). (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Depok - Usai melakukan perhitungan suara pada tingkat kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, menggelar rapat pleno terbuka penghitungan suara Pilkada 2020 di tingkat kota.

Sejumlah pejabat daerah mulai dari Polrestro Depok, Kejaksaan Negeri Depok, Kodim 0508/Depok, DPRD Kota Depok, hingga perwakilan Pemerintah Kota Depok menghadiri rapat tersebut.

Rapat Pleno terkait Pilkada 2020 itu dibuka sejak pukul 10.00 WIB, Selasa (15/12/2020).

Perwakilan yang ingin masuk mengikuti rapat pleno diwajibkan untuk menjalani rapid test. Hal itu dilakukan KPU Kota Depok guna memastikan pelaksanaan rapat dan yang mengikuti rapat pleno steril dari Covid-19.

Ketua PPK Kecamatan Bojongsari, Saefuddin Al Curugi mengatakan, rapat pleno dilakukan guna mengetahui dan menghitung jumlah suara Pilkada 2020 yang dihimpun di tiap kecamatan dan dilakukan penghitungan di tingkat kota. Namun, untuk mengikuti rapat peserta wajib melakukan rapid test.

"Iya saya perwakilan Kecamatan Bojongsari telah melakukan rapid test," ujar Saefuddin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Meski sempat dikhawatirkan banyak pihak, menurut Menkopolhukam, Mendagri, dan Ketua KPU Pusat penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember lalu dinilai sukses dan tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19.

2 dari 2 halaman

Soal Penerapan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengklaim penyelenggaraan Pilkada 2020 berjalan dengan lancar meskipun ada kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait penularan Covid-19.

Arief menuturkan kekhawatiran-kekhawatiran terkait Pilkada 2020 ini muncul sejak awal pandemi Covid-19. Meskipun demikian, Arief menyebut kekhawatiran itu tak cukup signifikan hingga Pilkada rampung digelar.

Arief mengaku pihak KPU tak bisa menghindari adanya petugas yang tertular Covid-19. Meskipun demikian, penularan itu belum bisa dipastikan terkait dengan Pilkada 2020 atau bukan.

"Saya tidak bisa menghindari ada penyelenggara yang terkena juga, reaktif juga. Tetapi kita kan tidak bisa pastikan apakah yang bersangkutan reaktif atau terkena Covid karena tahapan pilkada. Jangan-jangan karena aktivitas di luar pilkada itu," ujar Arief, di Yogyakarta, Senin (14/12/2020).

Arief menambahkan penyelenggaraan Pilkada 2020 terhitung baik dan mampu menerapkan protokol kesehatan. Arief menilai baik parpol, panitia penyelenggara maupun pemilih mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

"Proses kampanye juga dipatuhi (oleh parpol dan paslon) karena berdasarkan pengalaman saat pendaftaran calon yang banyak kerumunan kemudian kita perketat semua, kampanye berjalan dengan baik," kata Arief.

"Kedatangan mereka (pemilih) tidak berkerumun dalam jam yang sama. Jadi mereka mematuhi rentang waktu yang sudah kita atur datang per jam. Itu yang menjadi faktor tidak terjadinya kerumunan dan bisa meminimalisir penyebaran Covid," pungkas Arief.