Prabowo Dukung Australia Pindah Kantor Dubesnya ke Yerusalem, Ini Komentar PDIP

Prabowo Pidato di Indonesia Economic Forum — Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Indonesia Economic Forum 2018 di Jakarta, Rabu (21/11). Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan berbagai macam kondisi Indonesia dari berbagai aspek. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia harus menghormati keputusan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sangat terkejut dengan sikap Prabowo yang tidak mempersoalkan pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem.

"Pak Prabowo seharusnya memahami hukum internasional bahwa Yerusalem berstatus quo, dan Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina seluas-luasnya. Hal ini bagian dari perintah konstitusi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dengan demikian sikap Pak Prabowo tersebut ahistoris," ucap Hasto dalam keterangannya, Jumat (23/11/2018).

Dia menuturkan, keputusan politik Prabowo tersebut kontradiktif dengan persepsi yang dibangun selama ini. Artinya, retorika pidatonya tidak sesuai dengan keputusan politiknya.

"Sikap Indonesia sangat tegas, menyesalkan keputusan Australia tersebut. PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya ketegasan sikap Presiden Jokowi tersebut," jelas Hasto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah Indonesia mengecam keras rencana tersebut karena dianggap telah melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

2 dari 2 halaman

Spekulasi

PDIP Luncurkan Atribut Milenial — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri peluncuran Atribut Milenial di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (20/9). Peluncuran Atribut Milenial untuk kampanye Pemilu 2019 ini diperagakan langsung oleh para kader. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

PDIP, lanjut dia, bisa memahami terhadap spekulasi yang muncul bahwa sikap Prabowo tersebut sebagai signal untuk dapat dukungan dari pihak-pihak tertentu.

"Pilpres bukanlah sekedar kontestasi tanpa prinsip. Seluruh program kebijakan politik luar negeri seluruh capres harus mengacu pada konstitusi, dan konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk mencari solusi aras status Yerusalem tersebut yang saat ini berada di yurisdiksi hukum internasional. Jangan gadaikan kebijakan politik luar negeri untuk kepentingan sempit," pungkasnya.

Dipenuhi Bola Hitam Misterius, Pantai di Australia Ditutup Sementara