Istana: Presiden Tak Ada Urusan dengan Dana Kemah yang Seret Jubir Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkriminalisasi aktivis Islam. Tuduhan kriminalisasi ini mencuat setelah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak diperiksa kepolisian dalam kasus dana kemah.

"Enggak ada (kriminalisasi), enggak ada urusan sama sekali," kata Pramono di Ballroom Grand Hyatt, Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Pramono juga membantah tuduhan bahwa Jokowi mengkriminalisasi Dahnil melalui kasus dana kemah karena Pilpres 2019.

Dahnil merupakan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) rival Jokowi, Prabowo-Sandiaga di Pilpres mendatang.

"Namanya penegakan hukum biasa tidak berkaitan dengan pilihan politik. Jadi tidak ada kriminalisasi sama sekali," ucapnya.

Terkait hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta Dahnil agar mengikuti proses hukum. Di sisi lain, ia juga berpesan kepada polisi agar penyidikan dilakukan dengan transparan.

"Ya tentu (mengikuti proses hukum) dan prosesnya harus transparan serta bukti yang cukup," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Selasa (27/11/2018).

Selebihnya, JK enggan memberikan komentar lebih jauh. Pasalnya, dia belum mengetahui data dugaan korupsi tersebut.

Kalla memilih menunggu terlebih dahulu polisi memiliki bukti lengkap. "Biar ini tenang dulu masalahnya biar jelas, baru kita selesaikan ini. Karena kan masing berbeda pandangan," papar JK.

Ia tak khawatir kasus yang menyeret Koordinator Juru Bicara Badan Pemenanangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandi tersebut akan digunakan menyerang Jokowi di Pilpres nanti.

"Ya tentu kepolisian tidak bermaksud begitu. Mungkin secara kebetulan terjadi seperti itu tapi sekali lagi prosesnya harus baik terbuka dan adil," ungkap Kalla.