Sukses

Kontras: Angkat Kasus Novel Baswedan ke Debat, Prabowo-Sandi Hanya Ingin Dulang Suara

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno berencana mengangkat isu penyiraman air keras Novel Baswedan ke dalam debat capres-cawapres pada Kamis 17 Januari 2019 mendatang.

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berencana mengangkat isu penyiraman air keras Novel Baswedan ke dalam debat, Kamis 17 Januari 2019 mendatang. Sebab, pada debat sesi pertama itu akan mengangkat isu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Menanggapi hal ini, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriani menilai, diangkatnya kasus Novel oleh Prabowo-Sandi hanya untuk mendulang suara pada Pilpres 2019.

"Itu menunjukkan bahwa isu ini dipakai hanya untuk mendulang suara, mendulang dukungan dari publik," kata Yati di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Yati menuturkan, seharusnya capres-cawapres jika ingin menyelesaikan kasus Novel tidak hanya pada momentum debat. Melainkan dapat menjelaskan langkahnya untuk menyelesaikan kasus Novel.

"Ada hal yang harus diselesaikan secara jelas secara rinci spesifik apa yang akan dilakukan dalam penyelesaian kasus ini," ucapnya.

Oleh karena itu, Yati memandang seharusnya Prabowo-Sandi dapat menyuarakan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mencari siapa pelaku penyerangan Novel.

"Seharusnya itu bisa dilakukan dari sekarang dengan pembentukan TGPF. Jadi tidak hanya pada momentum debat capres-cawapres, tidak bisa dijadikan ukuran bahwa kubu 02 punya prioritas terhadap isu HAM," pungkasnya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Alasan Sandiaga Angkat Kasus Novel

Cawapres Sandiaga Uno mengaku akan mengangkat kasus teror terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Ada kemungkinan (mengangkat kasus Novel dalam debat perdana) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut, ada di stadium 4. Kalau kanker, kalau penyakit, sudah sangat kronis," kata Sandiaga di Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).

Menurut Sandi, dengan mengangkat kasus-kasus yang masih berjalan, bisa memudahkan masyarakat mengambil kesimpulan tentang kinerja penegakan hukum pemerintahan Jokowi.

Simak berita menarik lainnya di Jawapos.com