BPN Pertanyakan Klaim Pemerintahan Jokowi Ambil Alih PT Freeport

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said meluruskan klaim keberhasilan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih mayoritas sahan PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme.

"Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambilalihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebay. Itu transaksi jual beli saham biasa," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2).

Sudirman merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019. Dia mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia.

"Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," beber Sudirman.

Di kesempatan sama, mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat buntung Indonesia. Mengingat kewajiban Freport di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan triliun.