Adik Prabowo Laporkan Adanya 17,5 Juta Nama Pemilih Janggal ke KPU

Hashim Djojohadikusumo Laporkan Dugaaan Penemuan DPT Ganda ke KPU — Wakil Ketua Dewan Pembina bersama partai politik yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur memberi keterangan usai melapor ke KPU RI soal penemuan DPT ganda ke KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (11/3). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap adanya masalah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Timnya menemukan ada 17, 5 juta nama pemilih yang janggal.

"Jadi itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lainnya," kata Hashim usai rapat internal bersama KPU di Kantor KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Data tersebut, lanjut Hashim, diperoleh dari tim internalnya yang melakukan pengecekan lapangan bersama secara acak, dan bukan melalui proses pencocokan dan penelitian atau coklit.

"Ini kami sampaikan dan kami berbahagia dari KPU ada tanggapan cukup positif," lanjut adik Prabowo Subianto ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bawaslu Kabupaten Ciamis menemukan tiga warga negara asing masuk ke dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019.

2 dari 2 halaman

Kejanggalan yang Ditemukan

Secara teknis, anggota BPN Riza Patria menjelaskan, temuan janggal dari 17,5 juta nama bersumber dari dari mereka yang bertanggal lahir 1 Juli mencapai 9,8 juta , kemudian yang lahir pada 31 Desember mencapai 5,3 juta, dan kelahiran 1 Januari mencapai 2,3 juta.

"Ini kami anggap tidak wajar, 17 juta sekian ini menurut grafik (kelahiran) yang lain-lain itu kurang lebih berkisar (hanya) antara 400-500 ribu, jadi ini ada lompatan luar biasa sampai 10 kali bahkan 20 kali lipat," terang politisi Gerindra ini pada kesempatan yang sama.

Selain itu, lanjut Wakil ketua Komisi II DPR RI, BPN juga menemukan data tak wajar yakni 300 ribu orang yang telah berusia di atas 90 tahun masuk DPT. Kemudian, ada orang-orang yang menurut BPN masuk DPT padahal diketahui usianya belum sampai 17 tahun, dengan jumlah sampai 20.475 jiwa.

"Jumlahnya terlalu besar menurut kamiIni kita minta klarifikasi ke KPU sama-sama mengecek," politikus Gerindra ini memungkasi.