Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mendesak Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) untuk mengambil peran dalam perbedaan hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2014 yang diselenggarakan sejumlah lembaga survei.
Tak hanya itu, Qadari juga meminta Persepi untuk mengaudit teknis atau metode yang digunakan lembaga survei anggotanya seperti data kerangka populasi tempat pemungutan suara (TPS), sampel TPS, serta metode pemilihan sampel.
"Selain itu Dewan Etik Persepi juga harus mengaudit data organisasi dan personalia quick count," ujar M. Qadari pada acara diskusi yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (12/7/2014).
Dari hal tersebut, kata Qadari, dapat terlihat bagaimana kredibilitas struktur organisasi lembaga survei penyelenggara quick count.
"Siapa saja relawannya, nomor teleponnya, tugas di TPS mana, data perjalanan relawan ke lokasi, dan data suara di TPS yang menjadi tugas," ucapnya.
Namun, lanjut dia, hal lain yang harus diaudit oleh oleh Dewan Etik Persesi adalah data elektronik dan lokasi data center. Ini untuk melihat data trial atau latihan, data pengiriman atau pelaporan hasil di TPS oleh relawan pada hari H serta program tabulasi yang digunakan.
"Dewan Etik (Persepsi) juga harus audit data penayangan oleh televisi. Lihat apakah ada beda antara data yang dihasilkan lembaga survei dan tayangan di televisi," pungkas Qadari. (Ans)
Pengamat: Metode Quick Count Lembaga Survei Harus Diaudit
Dari hal tersebut, kata M. Qadari, dapat terlihat bagaimana kredibilitas struktur organisasi lembaga survei penyelenggara quick count.
Advertisement