Mengapa Hasil Quick Count Pilpres Berbeda?

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Sugeng Triono, Oscar Feri, Rizki Gunawan, Nadya Isnaeni, Mevi Linawati

Pemilu presiden 2014 telah digelar 9 Juli. Di tengah-tengah proses penghitungan suara, sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepat atau quick count. Hasil hitung cepat lembaga survei yang satu dengan yang lainnya berbeda.

Beberapa hasil hitung cepat menyatakan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang. Hasil lainnya menunjukkan Jokowi-JK unggul. Selisihnya perbedaannya bahkan mencapai 5 persen. Mengapa demikian?

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, perbedaan hasil quick count disebabkan oleh terdapatnya lembaga survei yang menjalankan quick count dengan keliru. Menurut Qodari, setidaknya terdapat 4 kriteria.

"Yang pertama, pelaku tidak memahami metode sampling dengan baik sehingga sampel tidak representatif terhadap populasi. Kedua, pelaku memahami metode sampling tapi pelaksanaan teknis berantakan, sehingga data tidak akurat. Atau data yang masuk sistem mengalami error," ujar M Qadari dalam diskusi yang berlangsung di Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu 12 Juni 2014.

Kemudian yang ketiga, pelaku tidak memahami metodologi dan tidak turun ke lapangan. Tidak punya kerangka sampel TPS, tidak punya relawan, tidak punya data center, serta data yang disampaikan pada publik bukan dari lapangan melainkan fiktif.

"Yang keempat ini, pelaku memahami metodologi, teknis pelaksanaan tapi hasil yang muncul di lapangan diubah atau diutak-atik sesuai keinginan," katanya.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Aji Alfarabi mengatakan, perbedaan hasil quick count antara perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK yang mencapai lebih dari 4 sampai 5 persen itu sangat tidak mungkin terjadi apabila memang menggunakan metode yang benar.

"Selisih tinggi bagi kami tidak mungkin ada perbedaan hasil quick count ketika dilakukan dengan metode yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Lebih jauh Aji menjelaskan, cara quick count yang benar itu menghitung data real di TPS langsung. Bukan melihat atau bertanya mengenai persepsi pemilih terhadap pasangan capres-cawapres.

Perlu Audit Lembaga Survei

M Qodari meminta Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) untuk mengaudit teknis atau metode yang digunakan lembaga survei anggotanya seperti data kerangka populasi tempat pemungutan suara (TPS), sampel TPS, serta metode pemilihan sampel.

"Selain itu Dewan Etik Persepi juga harus mengaudit data organisasi dan personalia quick count," ujar dia.

Dari hal tersebut, kata Qadari, dapat terlihat bagaimana kredibilitas struktur organisasi lembaga survei penyelenggara hitung cepat. "Dewan Etik (Persepsi) juga harus audit data penayangan oleh televisi. Lihat apakah ada beda antara data yang dihasilkan lembaga survei dan tayangan di televisi."

Sementara itu peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby menyatakan, pihaknya juga sangat siap untuk dilakukan proses audit. Walaupun hasil penghitungan suara paling valid adalah hasil KPU.

Hal senada disampaikan peneliti Indonesia Research Center (IRC), Yunita Mandolang. IRC siap untuk diaudit terkait hasil hitung cepat pilpres kali ini. "Audit silakan. Sangat dimungkinkan untuk audit," katanya.

Direktur Eksekutif lembaga survei yaitu Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husain Yazid juga mengatakan, lembaga survei memang perlu diaudit sehingga bisa tahu apakah terafiliasi dengan salah satu partai atau tidak.

Dia juga menyatakan, lembaganya siap dibubarkan seandainya penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan meleset dari hasil hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hitung cepat Puskaptis menunjukkan pasangan Prabowo-Hatta unggul dari pasangan Jokowi-JK.

Namun begitu, Husein juga meminta agar para lembaga survei lainnya untuk komit dibubarkan seandainya hitung cepat mereka yang mengunggulkan Jokowi-JK juga meleset dari hitungan resmi KPU.

Anggota tim sukses Jokowi-JK, Arief Budimanta juga mengatakan, pihaknya lebih mendorong agar diadakan audit terhadap lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count. Dia meminta, lembaga survei bersedia membuka data yang dimiliki.

Quick Count Tetap Diperlukan?

Pada Jumat 11 Juli kemarin, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memerintahkan seluruh lembaga penyiaran untuk menghentikan siaran hitung cepat, real count, klaim kemenangan, dan ucapan selamat sepihak kepada kedua pasangan capres-cawapres. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak tersesat dalam informasi yang belum pasti. Menyikapi KPI tersebut, Radio Republik Indonesia (RRI) langsung menghentikan tayangan hitung cepat yang dilakukannya.

RRI dinilai sebagai salah satu lembaga kredibel yang menyiarkan hasil hitung cepat karena tidak berpihak pada salah satu kubu. "RRI sudah memiliki reputasi seperti pada pemilu legislatif lalu, di mana telah berhasil dan hasilnya pun mirip dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Pengamat politik dari UGM Arie Sudjito.

Arie menilai, dari segi sumber daya manusia (SDM) tak perlu dipertanyakan lagi karena RRI memiliki sumber daya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan survei. Dia menegaskan, bila ada pengamat yang mencurigai RRI ada kepentingan politik, hal itu dangkal dan tidak beralasan.

Berdasarkan 97% suara masuk, survei RRI dalam Pilpres 2014 menunjukkan Prabowo-Hatta memperoleh 47,40% dan Jokowi-JK 52,60%.

Dalam akun twitter Quick Count RRI yaitu @qcrri yang dikutip Liputan6.com, bisa dilihat bagaimana perjuangan relawan RRI mendapatkan data seakurat mungkin untuk hitung cepat.

Juru bicara tim kampanye pasangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya menilai, quick count diperlukan. Apalagi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini. Tujuannya, supaya KPU tidak main-main.

Namun demikian, menurut Tantowi, ada 1 masalah lain jika lembaga survei yang melakukan quick count tidak lagi independen. Apalagi lembaga survei itu menjadi bagian dari tim salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tantowi pun menyindir Jokowi-JK yang telah mendeklarasikan kemenangan berdasarkan hitung cepat.

Sementara itu, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) melaporkan 4 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat Pilpres 9 Juli ke Bareskrim Polri.

Mereka yang dilaporkan adalah Puskaptis, Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Keempatnya menyatakan pasangan Prabowo-Hatta memenangkan hitung cepat berdasarkan rilis yang mereka keluarkan.

"Mereka telah meresahkan dengan mem-publish hasil riset yang membohongi publik. Ini berdampak pada keresahan masyarakat," ujar Direktur PBHI Poltak Agustinus Sinaga di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu 12 Juli 2014.

Saat menghadiri temu relawan dan masyarakat di Saung Angklung Mang Udjo, Bandung, Jawa Barat, Jokowi juga meminta para pendukungnya bersabar mengenai Pilpres 2014. Walaupun hasilnya sudah jelas diketahui seperti hasil hitung cepat yang memenangkannya.

"Hasilnya untuk seluruh Indonesia tentu sudah ketahui, tapi kita sabar sedikit. Sebetulnya hasilnya sudah ada, sudah jelas tapi sabar sedikit. Semua harus sabar tanggal 22 Juli. Nanti 22 Juli pengumuman resmi," kata Jokowi di Bandung. (Ali)