Wiranto: Tunjukkan Dukungan dengan Memilih di Pilkada DKI 2017

Liputan6.com, Jakarta - Pemungutan suara Pilkada DKI 2017 putaran kedua sudah di depan mata. Masyarakat diimbau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih pasangan calon sesuai pilihannya dan tanpa intimidasi.

Menko Polhukam Wiranto mengimbau masyarakat menggunakan hak pilihnya tanpa harus mengintimidasi warga lainnya. Sebab dukungan terbaik adalah datang ke TPS dan memilih pasangan calon yang dilipih.

"Pihak yang mendukung manapun dari pihak masyarakat, diwujudkan dalam memilih, bukan diwujudkan secara fisik dalam suatu langkah-langkah yang merugikan kita semua," kata Wiranto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Wiranto mengatakan setiap warga harus ikut menjaga situasi Pilkada agar tetap aman dan kondusif. Kericuhan saat Pilkada akan menodai demokrasi yang sudah dibangun sejak lama.

"Jika terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, sampai kerusuhan, yang rugi juga masyarakat. Kita menodai sistem demokrasi yang begitu bagus, dapat pujian internasional terus kita nodai sendiri, kan sayang," kata dia.

Wiranto mengatakan, peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada sangat penting. Karena itu, dia mengajak semua warga, baik DKI ataupun luar Jakarta, untuk menjaga iklim demokrasi yang sudah baik ini.

"Mari kita bersama-sama menjaga hasil baik demokrasi selama ini, yang sudah terus bergerak menuju kesempurnaan," ujar dia.

Hasil Survei Bukan Kebenaran

Terkait lembaga survei yang merilis hasil survei terhadap elektabilitas dua pasangan calon di Pilkada DKI 2017, Wiranto mengimbau masyarakat untuk bisa mengerti peran lembaga survei.

Dia mempersilakan warga DKI mendengar dan melihat hasil survei berbagai lembaga, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya sebagai hasil akhir Pilkada DKI 2017.

"Jadi saya memohon kepada masyarakat ya, dengarkanlah survei ya, itu memang hak kita mendengarkan hasil survei. Tapi jangan sampai survei itu diklaim sebagai suatu kebenaran, jangan sampai kita yakin bahwa survei itu sesuatu yang pasti benar," kata dia.

Wiranto menjelaskan, setiap lembaga survei yang merilis hasil kajiannya pasti menyebutkan margin of error dari setiap survei. Itulah kemungkinan tingkat kesalahan yang dialami survei itu. Sehingga hasilnya tak bisa 100 persen, tetap hasil Pilkada DKI yang sebenarnya.

"Oleh sebab itu, masyarakat kami imbau juga tidak terpengaruh survei-survei yang diyakini dan diklaim sebagai suatu kebenaran. Apalagi nanti saat pemilu usai, kan ada quick count ya, itu biarkan aja, enggak bisa dilarang," kata dia.

Wiranto menegaskan, masyarakat harus paham, penghitungan terakhir tetap ada di KPU DKI. Percayakan kepada KPU dan Bawaslu dalam menjalankan proses Pilkada DKI Jakarta, sehingga menghasilkan pemenang yang sah dan harus dihormati bersama.

"Jangan sampai (survei Pilkada DKI 2017) menjadi acuan bahwa penghitungan sudah selesai," Wiranto menandaskan.