Dokter Muda nan Cantik Demo Kemristekdikti di Makassar

Liputan6.com, Makassar - Sebanyak 20 dokter muda nan cantik yang tergabung dalam ‎Persatuan Dokter Muda Indonesia (PDMI) Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa damai di bawah flyover atau jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Mereka menolak surat edaran Kemristekdikti RI terbitan 8 Juli 2014 perihal pengambilalihan ujian kompetensi dokter dari PB IDI ke Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Kedokteran Kemristekdikti.

Aksi yang dipimpin dr Zulkifli alumni Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini dalam orasinya menyuarakan beberapa tuntutan. Di antaranya mendesak DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, khususnya Pasal 36.

Serta, mendorong Kemristekdikti RI mencabut surat edaran tanggal 8 Juli 2014 perihal panitia ujian nasional Uji kompetensi mahasiwa program profesi dokter dan penerbitan sertifikat profesi/ijazah profesi dokter, mengembalikan ujian kompetensi dokter kepada organisasi profesi sesuai dengan amanah UU profesi.

Selain itu, mereka meminta kepada PB IDI untuk mengambil alih ujian kompetensi dokter, tidak menjadikan pendidikan dokter sebagai lahan komersialisasi, meminta kepada Bareskrim Polri dan KPK untuk memeriksa panitia ujian kompetensi dokter terkait dugaan tindak pidana pencucian uang.

"Atas itu kami mendesak DPRD Sulsel untuk menindaklanjuti gerakan PDMI Sulsel dan ‎apabila tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar," ucap Zul panggilan akrab Dr Zulkifli dalam orasinya di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/8/2015).

Selain membacakan beberapa tuntutan tersebut, aksi dokter muda Indonesia membagi-bagikan karangan bunga dan selebaran pernyataan sikap kepada para pengendara yang melintas ‎di bawah flyover Makassar. Usai berorasi, pengunjuk rasa kembali melanjutkan penyampaian aspirasi ke DPRD Sulsel yang jaraknya tak jauh dari jembatan layang Makassar.

A Endre Mallanti Cecep Lantara, anggota Komisi E DPRD Sulsel asal Fraksi Partai Demokrat mengatakan aspirasi ini akan diteruskan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.

"Kita akan faks (faksimile) pernyataan sikap ini ke seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, sehingga regulasi ini tidak merugikan masyarakat," tukas Endre.

Sementara itu Usman Lonta yang merupakan anggota Komisi C dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sulsel mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan seluruh instansi terkait pengambilalihan ujian kompetensi dokter tersebut. (Ans/Mut)