Blok Masela Diharapkan Bisa Entaskan Kemiskinan di Maluku

Liputan6.com, Jakarta - Pengembangan sekaligus pengelolaan ladang gas abadi Blok Masela di Maluku Selatan diharapkan bisa membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Hal itu diungkapkan oleh Pengurus Pusat (PP) Pemuda Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku, Mahyudin Rumata, yang berharap pengelolaan sumber daya alam di daerahnya  bisa sesuai dengan amanat Konstitusi (UUD 45) pasal 33.

"Amanat UUD 45 adalah semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Semoga ini bisa menjadi napas utama dalam pengelolaan blok Gas Masela," ujar Mahyudin melalui keterangan tertulisnya, Kamis 7 Januari 2016.

Mahyudin juga menjelaskan, keberadaan Blok Masela juga diharapkan membuat Maluku bisa lepas dari predikat provinsi termiskin keempat di Indonesia setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Harapannya jika participating interest sebesar 10 persen yang dijanjikan dapat dikelola dengan baik dan sehat oleh pemerintah daerah, tentunya perekonomian rakyat Maluku akan lebih lebih baik," kata Mahyudin.

Selain itu, dia juga menegaskan, sudah saatnya ada keseriusan pemerintah dalam upaya mengeluarkan provinsi Maluku dari garis kemiskinan. Namun, keseimbangan ekologi dan lingkungan juga harus tetap diperhatikan agar tidak malah merugikan masyarakat.

"Pulau mana pun yang dipillih, Yamdena, Aru ataupun Saumlaki, kita perlu mengingat bahwa ini adalah pulau-pulau kecil. Jika kemudian lahan dibuka, hutan ditebang, lahan warga digusur, mereka ini harus pindah ke mana? karena itu perlu dipikirkan lagi solusinya," papar Mahyudin.

Dia juga meminta, agar nantinya pengelolaan Gas Masela bisa lebih transparan, terarah dan terukur untuk kesejahteraan rakyat Maluku.

"Semua elemen, DPRD maupun semua pihak terkait, termasuk masyarakat harus ikut mengawasi," tandas Mahyudin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, diharapkan pengembangan blok gas bisa memberikan manfaat banyak bagi rakyat Indonesia. Karena Jokowi mengatakan ini sesuai dengan konstitusi dalam undang-undang dasar 1945.

"Keberadaan Gas Masela wajib dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat dan bukan untuk segelintir atau sekelompok orang. Tekanan itu yang ingin saya sampaikan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa 29 Desember 2015.