Kebakaran Hutan 'Hanguskan' Rp 221 Triliun, BNPB Desak Aksi Tegas

Liputan6.com, Pekanbaru - Bencana kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Indonesia pada tahun lalu ditaksir menguras uang negara sebesar Rp 221 triliun. Jumlah itu bahkan belum termasuk dana penanggulangan yang dikeluarkan sejumlah instansi.

"Bisa bayangkan. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan, baik yang dikeluarkan BNPB, kementerian terkait, TNI, Polri dan Pemda," ucap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (27/1/2016).

Menurut Willem, itu hanya sebagian kerugian dalam bentuk uang. Belum lagi yang nonmaterial, seperti masalah kesehatan, lingkungan, kehidupan masyarakat yang terganggu. Jika kondisi itu terus terjadi, lanjut Willem, kerugian lebih besar lagi yang harus ditanggung.

Relawan Desa

Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan khususnya di Riau, Willem meminta semua pihak memperhatikan masalah ini dengan membentuk relawan desa.

"Relawan ini bisa difungsikan membantu pemerintah dan intansi terkait dalam penanganan karhutla. Namun perekrutan relawan harus sesuai prosedur. Mereka harus dibekali dengan pembinaan dan peralatan memadai," imbuh Willem.

Di samping itu, Willem juga meminta penegak hukum menindak tegas pembakar lahan, sehingga menimbulkan efek jera bagi para pembakar lahan. Dia juga mengingatkan pentingnya pencegahan atau antisipasi karhutla.

"Kebakaran terjadi karena tidak ada upaya pencegahannya. Kalau pencegahan sudah ada dan efektif, tidak mungkin ada kebakaran lahan di Riau. Persoalan ini harus menjadi perhatian, kalau tidak alamat karhutla akan tetap terjadi setiap tahunnya," ucap.

Berdasarkan data Bank Dunia, kebakaran lahan atau hutan dan asap yang terjadi wilayah Kalimantan dan Sumatera memberikan pengaruh negatif bagi pertumbuhan domestik bruto (PDB) di Indonesia.

Ekonom utama Bank Dunia, Ndiame Diop mengungkapkan, kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut mencapai US$ 16,1 miliar atau Rp 226 triliun (kurs Rp 14.080). Hal ini setara dengan 1,9 persen PDB Indonesia.

"Bagi ekonomi yang sedang tumbuh, kondisi ini bermasalah. Sebagian besar harus menangani masalah lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung dan kebakaran hutan, menghambat pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Indonesia Economic Quarterly (IEQ), di Soehanna Hall, Energy Building, Jakarta, Selasa 15 Desember 2015.