Gubernur Ganjar Ngotot PNS Pakai Batik Lurik, Ini Alasannya

Liputan6.com, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penggunaan batik dan lurik oleh pegawai negeri sipil (PNS) untuk seragam merupakan bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kalau kita tidak beri stimulan dan tidak beli produk mereka, mereka akan kukut (bangkrut)," kata dia di sela menghadiri Rapat Kerja Daerah Diperluas DPD PDIP Jateng di Semarang, seperti dilansir Antara, Senin (8/2/2016).

Ganjar mengaku, dirinya sudah berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo dan menyurati Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar mendapat pengecualian terkait dengan penerapan Peraturan Mendagri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan pemerintah provinsi setempat.

Menurut dia, kondisi perekonomian dan perindustrian yang ada di masyarakat sekarang sedang dalam kondisi sulit sehingga perlu dipacu oleh semua pihak, termasuk pemerintah provinsi.

"Ya kalau bukan kita yang di daerah dan bersentuhan langsung dengan mereka para pengrajin batik, siapa lagai," ujar Ganjar.

Menanggapi pernyataan terbuka dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri yang akan menyekolahkan kepala daerah yang tidak mau menaati aturan tentang pakaian dinas PNS di jajaran masing-masing, Ganjar menegaskan bahwa dirinya akan mendaftar pertama kali.

"Saya daftar pertama, saya ingin tahu argumentasi ideologis kenapa harus pakai seragam, apa kalau PNS memakai seragam terus pelayanan kepada masyarakat menjadi baik?" tanya Ganjar.

Ganjar juga menjelaskan, penggunaan batik dan lurik oleh PNS setiap Selasa hingga Jumat itu juga sebagai bentuk melestarikan kebudayaan di masing-masing daerah.

"Ini semua saya lakukan bukan melawan atau menantang, sama sekali bukan, tapi mari kita sensitif pada persoalan ekonomi yang sebenarnya bisa kita dorong," kata Ganjar.

Daripada mempersoalkan aturan mengenai seragam PNS, menurut dia, lebih baik Kemendagri fokus pada permasalahan mengenai dana hibah yang tidak bisa cair, pelayanan publik yang belum optimal, atau proses pembuatan KTP yang cepat dan mudah tanpa ada pungutan liar.