Cegah Kebakaran Gambut, Bangunan di Parit Pontianak Bakal Dibabat

Liputan6.com, Pontianak - Presiden Joko Widodo pernah menginstruksikan pembuatan sekat kanal untuk mencegah kebakaran lahan. Sebagai langkah pertama, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak Kalimantan Barat menargetkan seluruh parit di kota tersebut terbebas dari bangunan di atasnya.
 
Wali Kota Pontianak Sutarmidji meminta camat dan lurah mulai menyosialisasikan hal tersebut dengan melayangkan surat kepada pemilik bangunan yang ada di atas parit.

"Target kita, tahun ini seluruh parit-parit tidak ada lagi bangunan di atasnya dalam bentuk apapun," kata Sutarmidji, Rabu, 2 Maret 2016, melalui siaran pers.

Dia menyatakan bangunan-bangunan yang didirikan di atas parit jelas melanggar aturan. Pemkot berhak membongkarnya tanpa harus memberi ganti rugi.

Meski demikian, pemkot menyiapkan bantuan kepada warga yang bangunannya dibongkar berupa uang untuk menyewa rumah selama setahun. Bagi warga yang memiliki lahan atau tanah di lokasi lainnya, pemkot akan mendanai pembangunan rumah senilai bantuan untuk rumah tidak layak huni.

"Itu solusi yang kita berikan bagi mereka. Kita tidak bisa mengganti ruginya karena dari sisi aturan tidak dibenarkan. Masa tanah negara kita mesti bayar?" kata Sutarmidji.

Target utama penertiban adalah seluruh bangunan yang ada di atas Parit Tokaya. Tercatat tujuh saluran primer yang terakses ke Sungai Kapuas dan harus terjaga.

Tujuh saluran primer itu adalah parit Sungai Raya Dalam, Parit H Husin, Parit Perdana - Media, Parit Tokaya, Diponegoro, Sungai Jawi.

"Ketujuh saluran primer itu kalau sudah mantap, harus terkoneksi dengan baik, dihubungkan antara satu parit dengan parit lainnya," kata dia.

Ke depan, ia berharap setiap ujung parit-parit itu harus memiliki pintu air. Sebab, pintu air berfungsi mengatur air supaya tanah gambut yang ada di Sungai Raya Dalam, Perdana Dalam, Parit H Husin Dalam dan wilayah gambut lainnya tidak akan kering ketika musim kemarau tiba.

"Pada saat kemarau, pintu air itu ditutup sehingga air tetap tersedia. Insya Allah dengan sistem pintu air itu tidak akan terjadi kebakaran pada lahan gambut di Kota Pontianak," ujar Sutarmidji.

Wali Kota Sutarmidji menyatakan infrastruktur atau saluran-saluran primer itu sudah tersedia. Namun, masih perlu dibenahi dengan penurapan.

Kendati biaya yang dibutuhkan untuk penurapan tidak begitu besar, persoalannya terletak pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kota. "Yang menjadi kewenangan Pemkot akan kita selesaikan," ujar dia.