Upacara Adat Dayak Lepas Orangutan Mata dan Mynah ke Rumah Baru

Berdasarkan data IAR Indonesia, selama 2015, tidak kurang dari 44 individu orangutan telah diselamatkan IAR Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu menemukan tempat yang tepat  untuk mengembalikan  orangutan yang telah diselamatkan ke habitatnya.

Pemilihan lokasi pelepasliaran orangutan itu tidak sembarangan. Direktur Program IAR Indonesia Karmele Sanchez menuturkan, survei lokasi digelar dengan melibatkan orang yang kompeten di bidangnya. Mereka bekerja untuk mengidentifikasi tumbuhan hingga menghitung kepadatan orangutan di sana.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sejak 2013, Resort Mentatai memiliki keanekaragaman jenis dan jumlah pohon sebagai pakan orangutan cukup tinggi. Selain itu, populasi alami orangutannya rendah.  

"Hasilnya, kita mendapatkan fakta bahwa populasi orangutan di TNBBBR sudah terlalu rendah. Dengan adanya program pelepasan orangutan ini, kita berharap populasi orangutan di TNBBBR meningkat dan menjauhi kepunahan," kata Karmele, melalui siaran pers rilisnya yang diterima di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 14 Maret 2016.

Selain survei kondisi hutan, IAR juga menyelidiki kondisi sosial kemasyarakatan demi mendapat gambaran masyarakat setempat tentang program pelepasan orangutan. Survei juga bertujuan mendapatkan gambaran kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan pelepasan, khususnya masyarakat Desa Mawang Mentatai dan Desa Nusa Poring.  

"Masyarakat di sekitar TNBBBR setuju dengan program pelepasan ini dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam pemeliharaan habitat orangutan," jelas Karmele.

Untuk menjaga keberlangsungan program, masyarakat sekitar diperkenankan untuk memanfaatkan zona tradisional di Resort Mentatai. Caranya adalah mengatur pemanfaatan potensi tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat.

"Dengan adanya kerja sama pengelolaan zona tradisional di Resort Mentatai ini, permasalahan tenurial yang selama lebih dari 10 tahun terjadi dapat diselesaikan," kata Kepala Balai TNBBBR Bambang Sukendro.

Menurut Bambang, pemberian akses kepada masyarakat setempat dalam pemanfaatan zona tradisional dimungkinkan dan dilakukan melalui mekanisme kerja sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun  2016 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

"Dengan adanya MoU ini diharapkan keberlangsungan hidup masyarakat setempat dapat terjamin dan juga meningkat kesejahteraannya dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya yang ada di Zona Tradisional TNBBBR," ujar Bambang.