Jalur Ini Dijuluki Segitiga Hitam Papua, Hati-hati Melintas

Liputan6.com, Jayapura - Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Lanny Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Topografi wilayah di tiga kabupaten itu hampir sama, berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanahnya subur sehingga masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah itu untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian.

Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak merupakan dua kabupaten pemekaran pada 2008. Lanny Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Jayawijaya. Sementara, Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya.

Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten itu bisa dijangkau dengan jalan darat. Untuk ke Lanny Jaya misalnya, dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan empat jam. Sementara, dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh 12 jam.

Jalur-jalur itu juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki dobel gardan atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil Strada atau Hi-Lux.

Puncak Jaya salah satu daerah segitiga hitam Papua. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Sepanjang perjalanan ke Lanny Jaya ataupun Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok. Udara pegunungan yang sejuk dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut karena terletak di ketinggian.

"Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini," kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena-Puncak Jaya yang kepada Liputan6.com, Kamis (17/3/2016).

Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antarkabupaten dikawal aparat keamanan. "Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tambah Amiruddin lagi.

2 dari 2 halaman

Daerah Segitiga Hitam

Daerah Segitiga Hitam

Tak heran jika tiga kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh Kepolisian Daerah Papua. Julukan itu diberikan seiring banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan KKB.

Di Lanny Jaya misalnya KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok yakni Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi pimpinan Lekagak, Tengahmati Telenggen dan Kalenap Murib.

"Kelompok Yambi ini yang diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana," kata Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw.

Segitiga hitam Papua. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Polda Papua mengklaim bahwa KKB yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi. Kepentingan KKB itu adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh serta melakukan kekerasan.

"Sepanjang Desember 2015-Maret 2016, sudah ada tiga catatan penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ini tak bisa lagi dibiarkan dan harus ditindak tegas," jelas Paulus.

Operasi Khusus Berantas KKB

Menyikapi aksi penembakan yang dilakukan KKB, Polda Papua berencana membuat operasi khusus penegakan hukum di tiga kabupaten yang dijuluki segitiga hitam tersebut. Operasi yang dimaksud hampir sama dengan operasi yang saat ini sedang berlangsung di Poso.

Apalagi, pasca-kejadian di Distrik Sinak yang menyebabkan empat karyawan PT Modern Grup tewas tertembak KKB, membuat Menkopolhukam Luhut Panjaitan langsung angkat bicara bahwa daerah Puncak dan sekitarnya akan dijadikan daerah operasi khusus seperti di Poso.

"Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti di Poso memang kami butuhkan, untuk mengejar dan mempersempit ruang gerak KKB," kata Paulus.

Pasca-penembakan di Distrik Sinak, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi, korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan yang sedang menjalankan proyek jalan Trans Papua, Sinak-Mulia.

"Komnas HAM ini selalu bicara tentang hak asasi manusia dan saat ini ada kejadian dengan korban masyarakat sipil. Silahkan Komnas HAM mengartikan hal ini," jelas Paulus.